SKK Migas Dorong Pihak Lapindo Sosialisasikan Rencana Eksplorasi di Blimbing Kesamben

aksi penolakan warga Desa Blimbing dengan memasang spanduk di titik lokasi lahan yang akan dilakukan ekplorasi oleh PT Lapindo Brantas( foto: Elo_kanalindonesia.com)

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:  Polemik terkait rencana eksplorasi yang akan dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, dalam kegiatan mapping mitigasi di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang, yang mendapatkan penolakan warga, pihak SKK Migas meminta pada pihak terkait untuk segera melakukan sosialisasi pada warga terdampak agar masyarakat mengetahui dengan jelas rencana eksplorasi tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), pada Selasa (17/4/2018), mengenai belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas selaku, pihak yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk melakukan kegiatan mapping mitigasi, di Desa Blimbing.

“Harus segera dilaksanakan sosialisasi supaya semua pihak terkait dan masyarakat sekitar mengetahui dengan jelas dan transparan rencana kegiatan eksplorasi tersebut,” ujar Didik.

Disinggung mengenai adakah regulasi yang mengatur, tahapan sosialisasi tersebut, Didik menyatakan bahwa mengenai sosialisasi itu, diatur dalam berbagai ketentuan tentang Lingkungan Hidup, tentang pengadaan tanah, hingga pedoman tata kerja SKK Migas, hingga arahan dari pemerintah daerah setempat.

“ Secara business practice sosialisasi menjadi bagian dari etika bisnis, apalagi kegiatan migas adalah kegiatan negara maka kontraktor (K3S) bersama-sama SKK Migas wajib melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah terkait sosialisasi ini,” katanya.

Ditanya mengenai klaim yang dilakukan oleh pihak Lapindo, yang menyatakan bahwa saat ini hanya sebatas pembebasan lahan seluas 2 hektar, dan lahan tersebut merupakan milik pribadi warga, dan tidak perlu adanya sosialisasi karena hal itu masuk ranah perdata, mengingat syarat sah jual beli diatur dalam KUHPerdata.

Pria yang merupakan alumni aktifis pegerakan di Universitas Airlangga Surabaya tersebut, menuturkan bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan Migas itu harus tunduk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012.

“ Jadi bukan masalah perdata, meskipun untuk tanah yang luasnya dibawah 5 hektar boleh dilakukan secara langsung, itu yang pertama. Yang kedua Kegiatan Hulu Migas itu kegiatan negara yang memiliki dampak lingkungan sehingga perlu UKL / UPL sehingga perlu sosialisasi meskipun sosialisasinya hanya kecil yang penting melibatkan sejumlah masyarakat yang terdampak (red : yang mewakili),” paparnya.