Komisi II DPRD Trenggalek Dukung Pembangunan Pelabuhan Prigi

H Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kab. Trenggalek yang siap mendukung proyek pelabuhan Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Senin,(14/5/2018). (mila)

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mendukung sepenuhnya optimalisasi pembangunan pelabuhan nasional di Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat setempat khususnya kabupaten yang punya perairan luas di pesisir selatan Jawa ini.

“Kami mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan proyek pelabuhan Prigi. Dengan pelabuhan ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin, (14/5/2018) di Trenggalek.

Pernyataan Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi kesejahteraan dan perekonomian ini saat penyeleggaraan sosialisasi pasca diturunkannya anggaran dari pusat sebesar Rp 80 Miliar untuk pembanguan pelabuhan Prigi itu.

Mugiyanto mengatakan pula, keberadaan pelabuhan niaga di Prigi Watulimo akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan meluas ke masyarakat Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Pasalnya dengan aktifitas pelabuhan itu, nelayan bisa memperluas bidang ekonomi yang ditanganinya termasuk jasa yang akan tumbuh hidup di pelabuhan itu.

“Pasti dan sudah pasti akan berdampak pada jasa lainnya yang akan melengkapi  mata rantai kehidupan yang baru itu,” tuturnya.

Dukungan yang dilakukan legislator, masih keterangan politisi asal Demokrat ini, akan meminta usulan pemerintah daerah sebagai penyedia fasilitas lain atau tambahan yang dibutuhkan sebagai penunjang keberdaan pelabuhan tersebut.

“ Kita akan meminta pemkab untuk mengajukan anggaran guna melengkapi fasilaitas pelabuhan itu,” tandasnya.

Terkait tata kelola, pria yang akrab disapa Kang Obeng ini percaya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim dan Pemkab Trenggalek untuk menata sebaik mungkin dan tentunya tidak akan saling merugikan satu sama lain.

“Pengelolaannya yang pasti akan dibicarakan nantinya dan semua harus transparan,” pungkasnya. (mil/ham)