Sidang Inna, Dana Kapitasi Puskesmas di Jombang Dibuat THR Hingga Setoran ke Bupati

JPU KPK menunjukkan Barang Bukti (BB) di depan Majelis Hakim ( foto: beritakorupsi.co)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Kasus dugaan penyimpangan dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 18 Mei 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, untuk terdakwa Inna Selistiyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan merangkap Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam perkara suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Saksi yang dihadirkan JPU KPK sebanyak 5 orang, yaitu Heri Wibowo, mantan Kepala Dinas Kesehatan Jombang sejak 2012 hingga Januari 2017, Cahyo Widodo dan Endang masing-masing sebagai Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang, Didik selaku Ketua Paguyuban dan Betty, Sekretaris Paguyuban Kabupaten Jombang.

Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, digelar dalam 2 session, yaitu Heri Wibowo, Cahyo Widodo dan Endang. Sedangkan session ke- 2 adalah Didik dan betty.

Kepada Majelis Hakim Heri wibowo menjelaskan, sejak diirnya menajadi Kepala Dinas Kesehatan tahun 2012, dan mengndurkan diri serta digantikan oleh terdakwa pada Januari 2017. Terkait dana Kapitasi yang ditanyakaan JPU KPK terhadap saksi Heri Wibowo menjelaskan, bahwa dana Kapitasi baru ada sejak Juli 2014 yang diambil dari Jasa Kesehatan Masyarakat (JKM).

Pemotongan JKM menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan ini adalah untuk dana kapitasi dari anggaran yang ada di Puskemas yang menjadi hak Puskesmas itu sendiri yang dipergunakan sebagian untuk pelayanan kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas, dan sebagian lagi dipergunakan untuk paguyuban, Kepala Puskemas, dokter, THR, upacara dan setoran ke Bupati.

“Kepala Dinas sejak 2012 sampai 2016 tapi resi diganti Januari 2017 oleh Bu Inna. Dana Kapitasi diambil dari JKM (Jasa Kesehatan Masyarakat) sejak Juli 2014. Dana Kapitasi itu dipergunakan untuk sebagian jasa kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas itu sendiri, dan sebagian lagi dipotong untuk Paguyuban, Kepala Puskesmas, Dokter, THR, Upacara dan untuk Bupati,” ujar Heri Wibowo menjelaskan.

Saat JPU KPK kembali menanyakan pada saksi Heri Wobowo terkait hubungan antara Paguyuban dan Puskesmas. Saksi Heri Wibowo mengatakan tidak ada hubungannya. Terkait besaran dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari JKM, menurut Heri Wibowo sebesar 35 persen. Dana Kapitasi tahun 2014 dari bulan Juli hingga Desember Rp 100 juta per tahun dari seluruh Puskesmas

“Tidak ada hubungan Paguyuban dengan Puskesmas. Dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari JKM sebesar 35 persen. Kalau tahun 2014 dari Juli hingga Desember, dana Kapitasi Rp 100 juta per tahun dari seluruh Puskesmas. Dana kapitasi sampai tahun 2016 masih ada. Kalau tahun 2017, setahu saya masih ada,” ucap Heri Wibowo.

Keterangan Heri Wibowo ini sama dengan keterangan Pudji Umbaran selaku Direktur RSUD yang merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak Mei hingga September 2017 menggantikan Inna karena Inna saat itu mengikuti diklat selama 95 hari. Saat itu Pudji Umbaran berniat mereviu dana kapitasi agar memiliki payung hukum, karena menurutnya pemotongan jasa kesehatan masyarakat untuk dan kapitasi dianggapnya illegal atau tidak sah. Namun rencana tersebut, gagal karena pada September 2017, Pudji Umbaran menunaikan Ibadah Haji lalu digantikan Widi Cipto Basuki.

Menurut Pudji Umbaran, dari dana Kapitasi pengelolaan Puskesmas itu, 40 persen dipergunakan untuk biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskemas, dan sisanya 60 persen ada potongan untuk setiap Kepala Puskesmas termasuk pegawai dan honor.

Keterangan Heri Wibowo juga dibenarkan oleh 2 saksi lainnya yaitu Cahyo Widodo dan Endang. Menurut kedua saksi ini ada pengurangan jasa pelayanan dari setiap anggaran. Sementara untuk mencairkan anggaran yang ada di setiap Puskesmas, menurut Cahyo Widodo harus ada surat rekomondasi Kepala Dinas Kesehatan.

“Ada pengurangan jasa pelayanan dari setiap anggaran yang di Puskesmas. Untuk pencairan anggaran harus ada surat rekomondasi dari Kepala Dinas, kalau tidak ada, tidak bisa dicairkan tanpa mengajukan usulan, biasanya rekomdasi baru turun bulan Maret setiap tahun,” kata Cahyo Widodo.

Sementara menurut Endang, dirinya pernah menyetorkan 6 bulan sekali 100 juta. “Pernah setor 100 juta,” kata Endang kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK.

Disession ke II dalam perkara yang sama dengan saksi Ketua dan Sekretaris Paguyuban Puskesmas Didik dan betty. Kepada Majelis Hakim, saksi Didik mengakui adanya dana Kapitasi sejak 2014.

Saat wartawan media ini hedak meminta komentar dari Heri Wibowo seusai persidangan terkait dana kapitasi namuntak bersedia, begitu juga dengan saksi lainnya. (Redaksi)

Sumber : beritakorupsi.co