Badan Usaha dan Dinas Sosial NTB Sinkronkan Program CSR

POSE: Seluruh peserta dari badan usaha yang hadir saat kegiatan sinkronisasi program CSR berfoto bersama dengan Dinas Sosial NTB usai penutupan kegiatan di Hotel Grand Madani, Kamis,(7/6/2018).

MATARAM, KANALINDONESIA.com- Dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan memiliki potensi yang besar untuk pengentasan kemiskinan di NTB. Hal ini yang mendorong Dinas Sosial (Dinsos) NTB melakukan kegiatan sinkronisasi program dunia usaha dengan program pemberdayaan sosial Dinas Sosial NTB, di Hotel Grand Madani pada 6-7 Juni 2018.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB H Amir S Pd MM menuturkan, kegiatan sinkronisasi selama dua hari tersebut melibatkan 20 badan usaha. 20 badan usaha tersebut menurut catatan Dinsos NTB telah peran besar dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. Baik bersama Dinsos maupun pihak lainnya.

“Mereka bergerak bersama dalam forum CSR,” ujarnya, di room Hotel Grand Madani, Kamis (7/6/2018).

Kegiatan sinkronisasi ini sebenarnya dihajatkan tidak hanya pada 20 badan usaha. Dinsos NTB ingin memfasilitasi seluruh perusahaan yang ada di NTB. Hanya saja pihaknya masih terkendala anggaran yang masih terbatas. Meski begitu, pertemuan serupa akan terus dilakukan dalam Forum CSR yang Dinsos fasilitasi melalui APBD dan APBN.

Ia melanjutkan, keterlibatan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui CSR sudah tertera dalam Undang-Undang. Yakni UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Khusus di NTB sudah memiliki Pergub dan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan,” sambungnya.

Amir mengungkapkan, pihaknya sangat mengharapkan adanya keterlibatan langsung dunia usaha melalui CSR tersebut. Hal tersebut dinilai dapat membantu menyelesaikan permasalahan di daerah. Khsuusnya untuk penurunan angka kemiskinan di NTB.

Melalui CSR tersebut, perusahaan dapat memberikan pelatihan pada masyarakat miskin. Selain itu juga memberikan modal usaha bagi masyarakat yang punya keterampilan bidang usaha.

“Mereka bisa memberikan apa yang masyarakat miskin butuhkan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan seperti kebutuhan penyandang disabilitas berupa tongkat, kursi roda maupun kaki palsu.

Tak hanya itu, perusahaan bisa memberikan pelatihan pada penyandang disabilitas yang memiliki berbagai keterampilan. Mulai dari menjahit, bermain music, dan lainnya,

“Kami ingin perusahaan memberikan itu,” harapnya.

Seperti yang dilakukan PT Angkasa Pura yang telah mendata masyarakat miskin di lingkar perusahaannya. Mereka sudah mendata kebutuhan masyarakat hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satunya seperti bantuan MCK (Mandi Cuci Kakus).

Disamping itu, Angkasa Pura juga memfailitasi kebutuhan para pemuda karang taruna. Mulai dari pelatihan keterampilan hingga bantuan modal usaha.

“Sudah Nampak kontribusi dari Angkasa Pura,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Pihaknya mengharapkan semua perusahaan memberikan perlakuan yang sama pada di luar lingkar perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut berada dalam lingkup yang lebih luas. Terlebih lagi potensi CSR perusahaan sangat besar.

Pada awal Forum CSR terbentuk, kontribusi perusahaan mencapai Rp 2 miliar. Sementara berdasarkan laporan pada 2017 lalu, kontribusi sudah mencapai Rp 36 miliar. Itu berdasarkan laporan yang tercatat, sementara masih banyak perusahaan yang belum memberikan laporan terbuka. Namun mereka tetap memiliki peran yang luar biasa.

“Namun tidak apa-apa yang penting peran mereka nayat,” tandasnya. (Idam)