TPID NTB Siapkan Draf Pergub Stabilisasi Harga

ANDA TANGAN: Kadis Perdagangan NTB Hi Putu Selly Andayani (Tiga kanan) dan Kadis Ketahanan Pangan NTB Hj Budi Septiani menandatangani kesepakatan hasil Rakor TPID di Aula Walikota Bima, kemarin (19/7/2018).

MATARAM, KANALINDONESIA.COM: Tim pengendali inflasi daerah (TPID) NTB menggelar rapat koordinasi dan Desiminasi kajian ekonomi dan keuangan regional NTB, kemarin (19/7/2018). Rakor tersebut juga sekaligus menetapkan kebijakan dalam stabilisasi harga barang komoditi dan kebutuhan strategis yang fluktuatif pada sejumlah pasar.

Ketua TPID NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, kegiatan TPID merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap triwulan. Itu merupakan ajang koordinasi dan evaluasi program pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi NTB, TPID telah merencanakan program kerja berdasarkan roadmap yang telah disusun,” tuturnya usai Rakor, kemarin (19/7/2018).

Ia menuturkan dalam rakor tersebut diputuskan akan ada peraturan gubernur (pergub) terkait stabilisasi harga bahan pokok. Selama ini masih ada oknum distributor yang menaikkan harga tanpa kajian terlebih dahulu.

“Kan harus ada peraturan agar satgas pangan juga bisa bergerak menindak kalau ada distributor yang nakal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB Achris Sarwani menjelaskan, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk pengendalian inflasi. Di antaranya efesiensi sistem perdagangan. Mulai dari produksi sampai nanti sampai ke konsumen.

“Harus ada sinergi terutama pusat dan daerah,  termasuk provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka tata niaganya yang lebih efisien,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani mengatakan, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat ini. Di antaranya memperkuat manajemen lumbung pangan NTB. Yakni melalui penyusunan peraturan daerah atau peraturan gubernur.

Pergub tersebut nantinya mengatur terkait pemenuhan produksi bahan pangan dalam provinsi. Selain itu juga berfungsi sebagai pengawasan pelaku usaha komoditas bahan pangan sistem logistik daerah, untuk mendukung kelancaran distribusi dan tata niaga pangan.

“TPID Provinsi NTB akan membentuk tim teknis dalam merumuskan substansi dari Perda/ Pergub yang di maksud,” akunya.

Selanjutnya, melakukan pemetaan struktur pasar komoditas pangan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang memiliki peran strategis dalam pembentukan harga. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem resi gudang dan cold storage untuk menjaga ketersediaan pasokan antar waktu, khususnya pada Komoditas penyumbang Inflasi.

“Lalu meningkatkan produksi daging dan telur ayam ternak,” pungkasnya.

Untuk meningkatkan produksi daging dan telur ayam itu melalui pengembangan industri pakan berskala rumah tangga. Ini dilakukan untuk menjaga pasokan pakan ternak. Selanjutnya perlu membangun rumah potong ayam (RPA) untuk mendorong efisien rantai perdagangan dari produsen ke konsumen.

“Pemberian subsidi obat untuk meminimalisir tingkat kematian ternak,” tandasnya.(Idam)