Minim Bantuan dari Pemda, Kades Tunggorono Benarkan Jalan Perumahan Bermasalah

Jalan perumahan di Dusun Dayu, Tunggorono yang statusnya juga belum jelas

JOMBANG, KANALINDONESIA. COM :Adanya keluhan masyarakat Dusun Tunggorono, Desa Tunggorono, Jombang tentang belum adanya bantuan pembangunan infrastruktur yang masuk ke Perumahan Pondok Indah, akibat belum diserahkannya jalan perumahan itu kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dibenarkan oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

Saat ditemui dikantornya, Kepala Desa Tunggorono, Emi Suwandi (48) mengatakan, selama empat periode kepemimpinan kepala desa (Kades), termasuk dirinya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

“Memang itu betul. Yang jelas dari pengembang memang belum ada penyerahan ke pemerintah daerah. Jadi untuk desa membantu ya, sak repotan,” ujar Emi, pada sejumlah jurnalis, Selasa (07/08/2018).

Selama ini, lanjut Emi, pihak Desa sudah berupaya agar ada bantuan masuk ke lokasi tersebut, namun lagi-lagi terbentur pengembangnya yang tidak diketahui keberadaannya.

“Ke mana orangnya, itu kita tidak tahu. Jadi mau mengupayakan ya ‘sak repotan’. Belum bisa untuk kita upayakan, adanya bantuan dari pemda,” katanya.

Masih menurut penjelasan Emi, selain di perumahan Pondok Indah, di desa Tunggorono, juga ada satu kompleks perumahan yang bernasib sama. Di perumahan Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Tunggorono, Jombang, dimana jalan perumahan juga belum diserahkan oleh pihak pengembang, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang.

Hal ini tentunya berdampak pada 150 Kepala Keluarga (KK), yang masih belum bisa menikmati bantuan infrastruktur yang bersumber dari APBD Jombang.

“Saya kira, itupun juga belum diserahkan sama pengembangnya ke pemerintah daerah, padahal warga disana juga bayar pajak ke pemda,” tegasnya.

Kades berharap kepada Pemda agar bisa menjembatani permasalahan yang ada di desanya. Karena menurutnya, apapun bentuknya, meskipun banyak warga pendatang yang tinggal di lokasi tersebut, namun mereka sudah menjadi warga Desa Tunggorono.

“Kalau tidak bisa dapat bantuan, saya sendiri atas nama pribadi juga atas nama Pemdes ya kasihan, karena sama-sama warga kita. Mereka juga kewajibannya kan sama, juga membayar pajak,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bachtiar, Ketua RW 06, Dusun Tunggorono, Desa Tunggoro, Jombang mengatakan, belum berubahnya status jalan perumahan di perumahan Pondok Indah, berdampak belum adanya bantuan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jombang ke lokasi tersebut sejak perumahan itu dibangun sekitar tahun 1995 yang lalu.

“Sampai sekarang, jalannya belum masuk aset pemerintah daerah, itu dikarenakan developer belum menyerahkan ke pemerintah. Alasannya developer pailit, sehingga pihak developer menjual perumahan ini ke pihak lain yakni, perumahan Metro Graha,” papar Bahtiar, Jumat (03/08).

Sementara itu, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Dian Ayunita Prasstumi menegaskan, pada konteks persoalan ini, bahwa harus ada tindakan tegas dari Pemda pada pengembang ataupun developer yang nakal.

“Mungkin Penda bisa mem’black list’ pengembang, atau tidak usah diberi ijin untuk pembangunan perumahan lagi,” ujar Dian Ayunita Prasstumi lewat sambungan What’s App (WA).

Ia pun menggambarkan, selama pihak developer belum menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) nya kepada Pemkab Jombang, maka secra otomatis akan berdampak bagi warga, semacam belum adanya bantuan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase dan yang lainnya dari pihak Pemda.(elo)