Warga Perumahan Minim Bantuan Infrastruktur, Pemda Angkat Bicara

Kabid perumahan dan tata bangunan Dinas Perkim, Bayu Pancoroadi, saat ditemui dikantornya

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Keluhan warga perumahan Pondok Indah di Dusun Tunggorono, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, terkait minimnya bantuan infrastruktur berupa perbaikan jalan, dari pemerintah daerah (Pemda) Jombang, karena status jalan itu belum diserahkan oleh pengembang ke pemda.

Kini keresahan warga tersebut, sudah menemui jalan terang. Pihak Pemda melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) memberikan solusi.

Hal ini dikarenakan, meski jalan perumahan belum diserahkan oleh pengembang pada pemda, secara otomatis sejak perumahan itu berdiri, aset tersebut sudah menjadi tanggungjawab Pemda untuk melakukan pemeliharan.

Dengan catatan bahwa fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU), berupa jalan, drainase, dan penerangan jalan umum (PJU) tersebut, dibangun terlebih dahulu oleh pengembang.

“Sebetulnya posisi PSU di situ, artinya bisa jalan, drainase, PJU, sebetulnya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” ujar Kabid perumahan dan tata bangunan Dinas Perkim, Bayu Pancoroadi, pada sejumlah jurnalis, Rabu (8/8/2018).

Saat ditanya apakah ada ketidakpahaman dari masyarakat, dengan istilah penyerahan jalan dari pengembang ke Pemda, sehingga menyebabkan warga perumahan resah mengenai status jalan tersebut, Bayu menuturkan bahwa memang selama ini ada kesalahpahaman, dari masyarakat mengenai status jalan yang ada di perumahan.

“Kawasan perumahan jika PSU nya tidak diperbaiki oleh pengembang, hal itu sudah menjadi tanggungjawab pemda. Iya selama ini, memang kata-kata penyerahan itu tidak mutlak semacam itu, karena istilah itu hanya untuk perumahan-perumahan bersubsidi,” terang Bayu.

Karena perumahan bersubsidi, lanjut Bayu, sesuai dengan aturan dari kementrian, pihak pengembang harus melakukan penyerahan jalan pada pemda. Dan itu pun nantinya PSU juga akan menjadi tanggungjawab pemda.

Sedangkan untuk perumahan komersil, untuk PSU bisa diajukan melalui pihak Desa ke Pemda, untuk perbaikan infrakstruktur, baik itu jalan maupun saluran drainase.

“Penyerahan itu kan salah satu syarat dari kementrian untuk perumahan bersubsidi, karena dikhawatirkan aset jalan nantinya dijual lagi oleh pengembang, sedangkan untuk jalan di perumahan warga bisa mengajukan perbaikan ke pemda, melalui pihak Desa,” ungkap Bayu.

Imbuh Bayu, secara otomatis PSU yang ada di perumahan komersil maupun bersubsidi, jika memang kondisinya rusak maka secara otomatis itu merupakan tanggungjawab Pemda, tanpa harus adanya penyerahan.

“Ya secara otomatis, jalan yang ada di perumahan itu menjadi milik pemerintah daerah. Kalau bantuannya berupa pemeliharaan, seperti jalan, drainase, taman , tapi pihak pengembang harus membangun dulu, dan pemeliharaannya itu pemda,” tegasnya.

Ketika ditanya mekanisme pengajuan bantuan pemeliharaan PSU tersebut pada Pemda, bayu mengatakan bahwa tahapan pengajuan bantuan tersebut, harus melalui pihak pemerintah Desa dan diteruskan ke Pemda.

“Pengajuannya seperti biasa, pemerintah Desa membuat surat kepada Pemda terkait dengan pemeliharaan fasilitas umum (Fasum) yang ada di wilayah mereka melalui proposal,” pungkas Bayu.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga perumahan Pondok Indah yang ada di Dusun Tunggorono, mengeluhkan minimnya bantuan infrastruktur berupa jalan dari Pemda. Padahal kondisi jalan sudah rusak parah.

Tak adanya bantuan dari Pemda itu, menurut warga, dikarennakan status jalan perumahan belum diserahkan oleh pengembang ke pihak Pemda.(elo)