Pemkab Jombang Menyusun Aturan untuk Antisipasi Oknum Developer Perumahan yang Nakal

Kabid perumahan dan tata bangunan Dinas Perkim, Bayu Pancoroadi, saat menunjukkan draf rancangan perda kawasan perumahan permukiman ( foto: Elo_kanalindonesia.com)

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Untuk mengantisipasi adanya oknum pengembang yang nakal dalam menjalankan usahanya di bidang property, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, berencana akan membuat peraturan daerah (Perda) kawasan perumahan pemukiman.

Hal ini diungkapkan oleh Kabid perumahan dan tata bangunan Dinas Perkim, Bayu Pancoroadi, saat ditemui sejumlah jurnalis di kantornya. Menurut Bayu, aturan ini merupakan upaya tegas dari Pemkab untuk menindak oknum pengembang yang nakal.

Mengingat banyak sekali polemik di masyarakat yang muncul pasca perumahan di bangun oleh pengembang. Dan atas kejadian tersebut, tak sedikit user atau pembeli perumahan yang dirugikan.

“Untuk tindakan kita sudah ancang-ancang, tahun ini kita buat perda, kawasan perumahan permukiman, dimana di situ ada sanksi,” ujar Bayu, Kamis (9/8/2018).

Saat ditanya sanksi apakah yang nantinya akan dikenakan pada oknum pengembang perumahan yang nakal, pihaknya menyampaikan sanksi, yang diterapkan oleh Pemkab sesuai dengan draf rancangan perda tersebut, jika pengembang melanggar aturan di undang-undang, pengembang bisa saja diblacklist.

“Ketika pengembang tidak melakukan kewajibannya seperti yang disampaikan di peraturan atau di undang-undang otomatis mereka akan kita blacklist,” tegas Bayu.

Masih menurut penjelasan Bayu, selain adanya perda yang akan diterapkan oleh Pemkab Jombang, saat ini Pemkab Jombang, melalui dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), sedang melakukan inventarisir perumahan yang ada di Jombang.

“Kita tahun ini mulai mendata, jadi datanya tidak hanya jalan, tapi juga berupa rumah juga,  berapa rumah yang bersubsidi, berapa rumah yang komersial, kemudian berapa jalan yang ada di perumahan yang ada di Kabupaten Jombang.

Hal ini dilakukan, lanjut Bayu, sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penyesuaian jadwal target perumahan yang ditentukan pemerintah. Dan data tersebut nantinya akan di up load di website pemkab Jombang.

“Karena data itu nanti akan menjadi data base date clok Pemerintah dalam menargetkan 1000 rumah tiap tahun. Dan nantinya kita sampaikan di Website Perkim, di Web Nya Pemkab, sehingga semua orang bisa mengakses data itu,” tukas Bayu.

Perlu diketahui, draf rancangan perda kawasan perumahan permukiman ini merupakan usulan dari Pemkab Jombang, melalui dinas Perkim. Dimana nantinya draf rancangan tersebut akan dibahas oleh Pemkab beserta DPRD Jombang, untuk dijadikan Perda.(elo)