Polres Jombang Disorot LSM, Mengenai Adanya Larangan Izin Konser Musik

sejumlah penggiat seni saat demo penolakan larangan konser di Jombang, oleh Polres Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:  Adanya larangan izin konser musik reggae oleh pihak Polres Jombang, terus mendapat tanggapan oleh sejumlah pihak. Usai Dewan Kesenian Jombang (Dekajo) mengkritisi adanya ketidakadilan di dalam kegiatan bermusik.

Kali ini giliran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) ikut angkat bicara. Bahkan Koordinator LInK, Aan Anshori merasa prihatin mengenai adanya larang kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Jombang.

“Aku cukup prihatin atas problem kemerdekaan berekspresi bagi kelompok musik punk dan reggae di Jombang. Mereka sudah lama mengalami kendala sehingga tidak bisa menyelenggarakan pagelaran musik di kota ini,” ungkap Aan saat ditemui sejumlah jurnalis, Kamis (9/8/2018).

Mengenai adanya stigma buruk yang melekat terhadap kelompok reggae maupun punk, sehingga berdampak pada larangan izin konser, Aan menuturkan bahwa, stigma tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena tidak semua dari kelompok reggae maupun punk berbuat jahat dan penyulut keonaran, meskipun ada oknum di antara mereka yang pernah melakukan itu. Dan pihak Kepolisian tidak sepatutnya mengebiri atau membungkam hak-hak mereka untuk berekspresi.

“Mereka adalah bagian dari Kabupaten Jombang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain. Seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan kelompok ini, harus bekerjasama untuk mengikis citra negatif ini. Caranya, dengan terus memberi kesempatan bagi mereka menyelenggarakan pagelaran-pagelaran seni,” terang Aan.

Aan menilai bahwa pengamanan kepolisian saat konser bukanlah menjadi alasan kepolisian untuk melarang kegiatan konser terhadap kelompok reggae dan punk. Ia percaya bahwa pihak kepolisian memiliki kemampuan dalam pengamanan dalam mengendalikan keramaian.

“Aku tidak yakin polisi tidak mampu mengamankan kegiatan musik mereka oleh karena kepolisian sudah dibekali kemampuan mengendalikan sebuah keramaian. Sebab selama ini dikesankan polisi tidak mampu mengamankan pagelaran musik mereka,” katanya.

Sedangkan, Aan juga menilai bahwa perlunya campur tangan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelesaikan permasalahan izin konser. Karena permasalahan yang menimpa kemerdekaan berekspresi kelompok reggae dan punk ini, merupakan sebuah kasus yang harus segera ditangani. “Pemkab juga perlu turun tangan untuk ikut terlibat secara aktif menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Kesenian Jombang (Dekajo) Nanda Sukman juga menyampaikan bahwa buntut dari larangan konser musik oleh pihak kepolisian akan berdampak pada matinya industri musik maupun ekonomi kreatif masyarakat Jombang.

“Saya kira, pengusaha kreatif akan mati. Satu misalnya, studio musik perlahan akan mati karena tidak laku lagi. Sekarang sudah ada berapa studio musik yang sudah tutup, ini contoh dampaknya. Yang kedua, konser itu tidak hanya mengenai pertunjukan, tapi disitu juga ada banyak ekonomi kreatif yang jalan. Ketika itu dibatasi, kita semua akan kena dampaknya,” ungkap Nanda, Sabtu (4/8).

Sementara diketahui, setahun terakhir ini, sejumlah komunitas musik di Kabupaten Jombang, seperti reggae, punk dan metal, tidak pernah diizinkan menggelar konser oleh pihak kepolisian.(elo)