Komisi II DPRD Trenggalek Harap Pokdarwis WTL Manfaatkan Dana BumDes

TRENGGALEK,  KANALINDONESIA.COM: Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur melalui Ketuanya, H Mugiyanto menegaskan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wisata Tebing Linggo (WTL) yang berlokasi di Desa Ngelebo Kecamatan Suruh agar selalu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam memajukan potensi wisata yang dikelolanya.

“Wisata alam dengan gunung menjulang di WTL ini tidak dipunyai daearah lain sehingga ini perlu dikembangkan dalam menarik para wisatawan yang datang ke sini,” ucapnya saat meninjau langsung bersama anggota Komisi II yang lain, Kamis, (30/8/2018).

Dikatakannya, jika hal itu dilakukan, maka akan menjadi penguatan ekonomi masyarakat sehingga perwujudan kemakmuran bagi masyarakat berbasis kearifan lokal bakal segera terwujud.

“Kita angkat ekonominya masyarakat yang didulang dari potensi yang ada di sekitarnya,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada pengelola wisata setempat dalam hal ini Pokdarwis agar memanfaatkan dana yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang kali ini telah mempunyai payung hukum berupa perda berikut isi tentang pemanfaatan dana yang bergulir sejak tahun 2002 silam.

“Ini dana BumDes bisa digunakan, asalkan penerapannya harus sesuai dengan Perda yang memayunginya berkut juklak juknisnya,” imbuhnya.

BumDes, masih keterangan politisi asal demokrat ini sesuai hasil penggodokan pihaknya, dijadikan sebagai motor penggerak dalam mengelola obyek wisata yang kini menggeliat di beberapa wilayah perdesaan lingkup Kabupaten Trenggalek.

“Agar potensinya bisa segera tergarap, permodalannya bisa melalui BumDes yang dananya dikucurkan dari Pemkab,” ungkapnya.

Sehingga, selain mengandalkan kerjasama dengan pihak Perbankan yang telah bermitra dengan Pemkab, pihak Pokdarwis diharapkan juga bermitra dengan Pemerintah Desa (Pemdes) selain juga mengeksplore partisipasi dari pihak swasta.

“Bentuknya macam-macam untuk pengembangan wisata dan tidak harus bergantung dari kucuran serta sentuhan pemkab saja. Keterbatasan anggaran di Pemkab memicu keterjebakan para pengelola destinasi wisata atau desa wisata, padahal ratusan potensi sudah menunggu untuk dikembangkan,” terangnya.

Kepada Pemdes Nglebo sendiri, Mugiyanto meminta agar membuka ruang kerjasama dengan Pokdarwis setempat dan mendukung sepenuhnya kegiatan itu karena semua demi masyarakatnya sendiri.

“Pemdes juga harus tanggap dan mendukung pengelolaan desa dengan sistem yang dibangun serta yang terpenting saling menguntungkan dari kedua belah pihak,” lanjutnya.

Alasannya, potensi pariwisata kini menjadi salah satu modal yang sangat berharga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi daerah yang memiliki potensi itu sebagai bangunan industri sehingga memerlukan kesiapan banyak pihak untuk mengelola agar mampu mendatangkan ekonomi, tentunya yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat itu sendiri.

“Konsep bangunan industri pariwisata sangat memungkinkan menjadi benteng krisisi ekonomi global dan itu yang kini kita sedang garap,” pungkasnya. (ham)