P-APBD 2018 Disetujui DPRD Jombang, Eksekutif Diminta Cepat Serap Anggaran

Paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Jombang terhadap Raperda Jombang tentang P-APBD Jombang 2018

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:  :Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jombang 2018 resmi disetujui oleh dewan, pihak eksekutif diminta segera untuk melakukan serapan anggaran, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

Artinya ada besaran nominal 2.577.935.104.052, 00, mengalami kenaikan sebesar 256.468.987.101, 94 rupiah, menjadi 2. 834.404.091.153, 94 rupiah. Besaran angka tersebut disetujui oleh delapan fraksi di DPRD Jombang.

Selanjutnya, seluruh fraksi tersebut sepakat bahwa Raperda Kabupaten Jombang tentang P-APBD Jombang tahun 2018 itu dijadikan Perda dalam Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Jombang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jombang tentang P-APBD Jombang 2018.

“Harapan saya, setelah di doknya PAK ini segera (untuk) dibelanjakan. Karena memang ini sudah hampir-hampir telat. Posisi kita menurut saya, harus agak cepat,” ujar Ketua DPRD Jombang, Joko Triono, pada sejumlah jurnalis, Selasa (4/9/2018).

Masih menurut Joko, selama ini serapan APBD Jombang masih belum maksimal, salah satunya adalah faktor pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Jombang non aktif, Nyono Suharli Wihandoko beberapa bulan yang lalu, sehingga terjadi kegamangan sejumlah dinas terkait untuk menjalankan kebijakan.

“Saya mohon kepada Bu Wakil Bupati, mudah-mudahan saya juga berharap segera dilantik, karena ini juga kaitannya pelantikan itu sangat besar. Ketika segera ada bupati definitif, mungkin perlakuan untuk pembelanjaan lancar-lancar saja,” ungkap Joko.

Jika pelantikan bupati terpilih hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang masih mengalami penundaan, lanjut Joko, dan masih berlaku Pelaksana Tugas (Plt), otomatis seorang Plt dibatasi kewenangannya.

“Sehingga nanti perjalanannya dia akan takut, ya takut boleh aja, tapi kalau terlalu paranoid, terlalu takut itu kan juga akhirnya merugikan masyarakat,” papar Joko.

Imbuh Joko, proses pada implementasi PAK ini nantinya membutuhkan waktu yang cepat. Sehingga pihaknya berharap, anggaran PAK Jombang tahun 2018 ini segera dapat dibelanjakan agar dapat terserap secara keseluruhan.

“Kalau tidak terserap itu juga menjadi poin yang kurang baik di Pemerintah Kabupaten Jombang,” tegas Joko.

Sementara itu, Plt Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab berharap dengan di doknya PAK Jombang 2018 ini mampu memberikan peningkatan infrasruktur di Kabupaten Jombang hingga, mencapai level 90 persen pada sisi serapan.

“Kalau sekarang, sudah 50 persen. Sudah terus, langsung jalan ini mas. Saya rasa ini sudah bagus,” pungkas Mundjidah.(elo)