Agenda DPRD Kota Malang Lumpuh, Hanya Dua Orang Terlihat Ngantor

Suasana kantor DPRD Kota malang terlihat lengang

MALANG, KANANDONESIA.COM: Agenda rutin DPRD Kota Malang menjadi lumpuh, paska penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) atas 41 anggota DPRD Kota Malang  dan dilakukan penahanan dalam dugaan kasus suap APBD-P Kota Malang tahun 2015.

Hari ini, Selasa (04/09/2018), hanya  ada dua anggota DPRD Kota Malang yang terlihat ‘ngantor’, yakni Plt Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrohman dan Subur Triono dari Fraksi PAN.

Sesuai penuturan salah satu anggota DPRD Kota Malang, Subur Triono, pihaknya masih ngantor karena untuk menandatangani berkas dokumen dewan. “Tadi diminta pak Agus, staf DPRD untuk tanda tangan berkas,” ujar Subur Triono di ruang kerjanya.

Terkait langkah roda pemerintahan Kota Malang, Subur mengaku tetap berkomunikasi dengan eksekutif untuk menentukan langkah berikutnya.

“Saya mendengar hari ini ada kordinasi antara Pemkot dan pimpinan DPRD untuk bertemu Kemendagri. Tapi saya belum ada undangan lagi,” ujar Subur, saat ditemui di ruangannya.

Ia menambahkan seharusnya ada dua agenda dewan yang dijalani pada Selasa ini yakni Rapat Paripurna laporan pansus LKPJ Wali Kota dan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota.

“Ya terpaksa ditunda, tidak memenuhi kuorum,” tambah Subur.

Sebelumnya, 22 nama anggota DPRD Kota Malang menyusul ditetapkan tersangka oleh KPK pada Senin (3/9/2018), yakni Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Choeroel Anwar (Golkar), Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP), Syamsul Fajrih (PPP), Choirul Amri (PKS), Teguh Mulyono (PDIP).

Kemudian Imam Ghozali (Hanura), Letkol Purn Suparno (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Tutuk Haryani (PDIP), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Priatmoko (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Sugiarto (PKS).