Khawatirkan PHK Besar-besaran, Disnaker PTSP KLU Gelar Clinik Coaching

Disnaker Provinsi NTB bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal PTSP Lombok Utara, Vidi Ekakusuma ke dua (kiri) usai menggelar “Bimtek” Untuk Pengusaha dan Pekerja yang bekerja di perusahaan yang berada di KLU, di hotel Medana bay Marina, Tanjung Rabu (5/9/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), gelar bimbingan teknis (bimtek), tentang pengkajian sistem pengupahan dan kesejahteraan pekerja pasca gempa untuk ratusan perusahaan juga pegawainya.

Upaya ini merupakan langkah cepat supaya tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja di beberpa perusahaan yang berada di KLU.

“Terutama yang berada di Kawasan tiga gili, yakni gili Trawangan dan Gili Meno juga gili Air,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal PTSP Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, di hotel Medana bay Marina, Tanjung Rabu (5/9/2018).

Vidi memaparkan, dari 684 perusahan yang ada dengan jumlah tenaga kerja lokal mencapai 12,500 pekerja.  Yang hadir dipertemuan ini kurang lebih 50 perusahaan dengan puluhan pengusaha beserta karyawannya.

Diakuinya, kegiatan ini bisa berjalan karena adanya kerjasama dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB. Dengan tujuan untuk mendengar  langsung permasalahan yang muncul pasca gempa terjadi.

“Kita ingin tahu permasalahan apa di  alami pengusaha pasca gempa,” jelasnya.

Sebab, dampak setelah gempa ini pasti dialami semua pengusaha wisata yang ada di Lombok Utara. Terutama persoalan keberlangsungan karyawan-karyawan yang bekerja tentunya, dan pemerintah harus mengetahuinya. Karena, di khawatirkan muncul persoalan baru, dan langkah inilah sebagai pencegahannya.

“Kita melibatkan Disnaker Provinsi untuk mencari solusinya,” jelasnya.

Lanjutnya, Puluhan pengusaha diundang dalam kegiatan ini, untuk berkonsultasi juga mencari solusi dalam masalah ini. Sebab sudah banyak pengaduan pekerja yang masuk ke dinas, baik itu menyangkut PHK maupun upah yang diberikan.

Dikatakannya, kegiatan ini tidak dilakukan sekali ini saja. Namun kegiatan ini akan tetap diadakan lagi. Yang selanjutnya melibatkan Kementerian sebagai pengambil kebijakan.

“Kita harus perbanyak semacam Clinik Coaching atau konsultasi antara pengusaha dan pekerja, guna menyematkan pekerja-pekerja terutama di sector pariwisata ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Provinsi NTB, Syarif Lutfim Menjelaskan, konteks pertemuan ini masih sebatas konsultasi pihak pengusaha terkait laporan pekerja tentang PHK beserta gajinya.

Sebab, dipertemuan yang selanjutnya adalah langkah pengambil kebijakan atau eksekutor terkait persoalan menyangkut nasib para pekerjanya. Sehingga, dalam hasil konsultasi ini terjawab langkah apa saja yang boleh  dan tidak boleh dilakukan pemilik perusahaan maupun pekerja.

“Selanjutnya kita undang juga berbagai pihak seperti BPJS, Dispenda ataupun pihak terkait lainnya yang nantinya bisa langsung mengambil keputusan,”jelasanya.

Diakuinya, pengusaha juga pekerja merasa bersyukur, dalam hal ini pemerintah daerah merespon dengan cepat apa yang menjadi kegalauan pihak perusahaan, khususnya yang ada di tiga gili. Pasalnya, kondisi saat ini mengakibatkan banyak perusahaan  mengalami kerugian karena belum bisa mengoperasikan perusahaannya secara maksimal.

“Kami cukup resah saat ini melihat kondisi yang ada di perusahaan. Satu sisi karyawan yang bekerja harus di perhatikan, namun satu sisi kondisi perusahaan sedang tidak berjalan,” sambung, HRD Vila Ombak, Marwan.

Di akuinya, Vila Ombak saat ini mengalami kerusakan mencapai 30-40 persen, dan saat ini masih dalam tahap perbaikan. Dari 149 kamar yang dimiliki, hanya 13 kamar yang bisa beroperasi, itupun yang di jual adalah “social rate”.

“Artinya , kami tidak bisa memperkejakan seluruh karyawan yang ada, yang jumlahnya mencapai 300 orang itu,”imbuhnya.

Solusi yang diambil Vila Ombak saat inipun, dengan memberikan cuti karyawan dan karyawatinya untuk sementara waktu. Namun, cuti ini tidak dalam konteks pemberhentian, melainkan cuti sementara waktu dengan diberikan gaji. Bahkan bagi karyawan yang masih ingin bekerja, akan dipekerjakan dibagian renovasi bangunan yang rusak dulu, dan tetap menerima gaji meski tidak sebesar gaji sebelumnya.

“Kita maksimalkan renovasi bangunan yang rusak dulu saat ini, hingga September nanti,”pungkasnya.

Tambahnya,di targetkan Desember semua sudah bisa kembali normal, bahkan semua karyawan bisa dipekerjakan kembali seperti biasa. (Idam)