Dewan Harap Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Trenggalek

TRENGGALEK,  KANALINDONESIA.COM: Terakit kedatangan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNK) Jawa Timur, Brigjen Pol. Drs. Bambang Budi Santoso ke Kabupaten Trenggalek, banyak harapan yang dilontarkan. Di antaranya dari Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, H Samsul Anam . Ia berharap agar narkoba dapat dibasmi.

“Karena selama ini di Kabupaten Trenggalek sudah beberapa kali narkoba jenis sabu yang berhasil digagalkan petugas dan jumlahnya walau kecil tapi jika dihitung banyak,” katanya, Jum’at, (14/9/2018).

H Samsul Anam menegaskan, untuk memberantas peredaran barang haram tersebut diperlukan sinergisitas lintas instansi.

“Apabila sudah bersama-sama memeranginya saya yakin, akan bisa teratasi, karena memang barang itu sangat merusak generasi penerus bangsa,” katanya.

Selain itu, dia menegaskan, jalur tikus di wilayah Kecamatan Durenan dan Pogalan juga harus dilakukan pengawasan yang ketat sehingga upaya penyelundupan antar kabupaten terhadap barang ilegal maupun yang lainya dapat terdeteksi oleh petugas di sana.

“Apalagi keberadaan BNNK saat ini sudah cukup baik dan ulet kinerjanya, diharapkan kinerja petugas disana pun ditingkatkan juga,” harapnya.
Samsul juga berharap, agar aparat penegak hukum mengusut sindikat jaringan narkoba yang selama ini kerap ditangkap.

“Untuk memberikan efek jera, saya sangat setuju kalau sindikat atau bandar itu dihukum mati bahkan tembak ditempat,” harapnya.

Politikus asal PKB ini berharap, agar perketat pengawasan dan pemeriksaan di seputar warung remang-remang di wilayah perbatasan kabupaten.

“Baik pemeriksaan barang maupun orangnya, sehingga dapat mendeteksi apabila ada oknum yang mencoba mengedarkan barang ilegal asal Tulungagung maupun dari wilayah barat kabupaten kita, ”ujarnya.

Ketua DPRD Trenggalek ini menyinggung masalah tanah hibah yang rencananya akan digunakan kantor BNNK Trenggalek, dijelaskannya jika tanah hibah prinsipnya sudah siap. Namun jika dituntut membuat MOU tanah dihibahkan, masih menunggu moratorium mengenai hal ini.

“Sesuai yang disampaikan Ka BNNP Jatim kali masih tahun politik. Jadi tahun ini ada moratorium, sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan,’’ terangnya.

Samsul menambahkan, pihaknya setuju hibah tanah nantinya sudah di sertifikatkan sekaligus hibah pembangunannya. Walaupun tidak ada target pembangunan karena saat ini uang sudah dikunci untuk tahun 2019. Namun kantor BNNK juga harus diprioritaskan karena sebagai pengawasan Narkotika yang hingga saat ini perlu diberantas bersama.

“Kita tetap fokus pencegahan dan pemberanytasan narkotika secara bersama,” pungkasnya. (ham)