Pemda Butuh Dana Rp 458 M untuk Relokasi 8 Desa 

TANJUNG,KANALINDONESIA.COM:  Puluhan dusun di Lombok Utara harus direlokasi pasca gempa. Relokasi tersebut diperkirakan menghabiskan dana hingga ratusan miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli lahan untuk relokasi tersebut.

Kepala Bappeda Lombok Utara Harianto menuturkan, ada sekitar 29 dusun dari lima kecamatan harus direlokasi. Relokasi terbanyak berada di kecamatan Kayangan.

“Relokasi total satu desa berdasarkan rekomendasi ATR itu adalah Desa Dangiang,” ujarnya, Jumat (14/9/2018).

Ia mengungkapkan, pihaknya berencana untuk merelokasi rumah sesuai dengan rekomendasi  dari PUPR. Hal tersebut merupakan hasil dari riset dari badan geologi tentang patahan itu yang menyatakan kawasan tersebut memang berbahaya.

“Karena apa gunanya mereka bangun rumah disana tetapi nyawa mereka terancam,”  sambungnya.

Untuk relokasi tersebut tentunya akan membuat kucuran dana akan lebih besar. Dana yang digunakan untuk relokasi diperkirakan sebesar Rp 431 miliar. Namun dana tersebut hanya untuk biaya beli tanah saja.

“Semua kita beli kecuali di Amor-amor karena lahan Pemda,” akunya.

Total keseluruhan kebutuhan anggaran untuk relokasi diperkirakan sebesar Rp 458 miliar. Ini termasuk dengan kebutuhan biaya appraisal  dan sosialisasi lain sebagainya.

Sementara harga tanah bervariasi berdasarkan informasi dari para camat. Di kecamatan Bayan harga tanah sebesar Rp 20 juta per are. Kecamatan Kayangan naik menjadi Rp 25 juta per are karena adanya rencana Global Hub. Sedangkan di Kecamatan Pemenang dan Tanjung sebesar Rp 30 juta per are karena daerah pariwisata.

“Pembangunan kami ratakan dengan konsep masing-masing kepala keluarga diberi lahan sebesar 2 are,” jelasnya.

Penjatahan dua are dilakukan agar masyarakat bisa memiliki pekarangan. Hal ini selaras dengan tujuan agar gizi masyarakat bagus dengan KRPR. Sedangkan terkait masyarakat yang memiliki tanah lebih dari 2 are, sisanya akan dilakukan tukar guling.

“Jadi banyak yang harus kita pikirkan,” pungkasnya.

Ia melanjutkan, relokasi yang dilakukan tidak akan merugikan masyarakat.  Semuanya akan dihitung dan akan ada di tim pengkaji yang akan dibuat supaya clear.

“Dan fokus kita adalah agar mereka tinggal di tempat aman dan nyaman,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Estimasi Pembiayaan Bangunan Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB  Rambat Prasetya Adi mengatakan, masalah relokasi memang sudah dibahas sebelumnya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan diskusi mengenai kebutuhan relokasi. Mulai dari kebutuhan lahan, jumlah rumah yang dibangun, dan lainnya.

“Dan angkanya cukup besar dan hari inilah kita fix-kan untuk masalah yang relokasi ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejak awal pasca gempa di KLU, pihaknya mencari data dan estimasi, namun belum ada yang bisa menjawab berapa jumlah rumah. Akhirnya BNPB menggunakan data estimasi akhir dari BPS. Data yang didapatkan tidak mencantumkan jumlah rumah yang ada. Hanya jumlah penduduk dan KK di KLU.

“Dari jumlah KK dan penduduk itulah kita bagaimana bisa ketemu jumlah rumah. Dan kita memakai data BPS 2017 waktu itu,” ungkapnya.

Data yang didapatkan tersebut diakuinya belum valid. Namun saat ini sudah ada pembanding dari Dukcapil yang dinilai valid. Ia menegaskan, data di Dukcapil tersebut disepakati dan diiyakan tim BNPB sepanjang ada SK dari bupati.

“Dan terkait relokasi itu datanya belum saya lihat tapi kalau tidak salah delapan desa,” katanya.

Sementara terkait masyarakat yang menggunakan uang sendiri untuk membangun rumah, BNPB tengah mengakomodir juklak dan juknis terkait bantuan untuk bangun rumah itu. Didalamnya nanti pihaknya akan memasukkan dana-dana masyarakat yang sudah terlanjur membangun dengan uang sendiri.

“Dananya akan dikembalikan nanti yang dikeluarkan masyarakat itu atau talangan itu” tandasnya. (Idam)