Bahas JKN, Jamkeswatch Audensi dengan RSUD Jombang

suasana audensi antara jamkeswatch, BPJS, Komisi D DPRD Jombang, dan RSUD Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Banyak persoalan yang muncul dalam tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu antara lain ketidakmatangan atau ketidaksinkronan paraturan-peraturan yang diberlakukan. Termasuk diantaranya adalah revisi UU SJSN dan UU BPJS.

Sebagai tim pemantau independen BPJS, Jamkeswatch, merasa perlu untuk menggali dan mengkaji sejauh mana persiapan dan komitmen pihak-pihak lain dengan melakukan koordinasi.

Diharapkan nantinya audensi dengan pihak RSUD ini bisa memberikan solusi atau sinergi, mengenai pelaksanaan jaminan social. Mengingat banyak hal-hal yang kompleks, dan harus dibicarakan secara bersama oleh pihak-pihak terkait.

“Kami hadir kali ini untuk mengklarifikasi, untuk memberikan solusi. Dan membantu melakukan sosialisasi kalau memang perlu ada yang disampaikan pada masyarakat,” ujar kordinator DPD Jamkeswatch Mojokerto, Ipang Sudiasmoro, pada sejumlah jurnalis, Selasa (18/9/2018).

Masih menurut penjelasan Ipang, kompleksanya persoalan jaminan kesehatan, yang muncul di media social saat ini, banyak menimbulkan stigma buruk pelayanan pada masyarakat, terutama dampak pada pemerintah daerah.

“Nah tujuan kita bukan saling menyalahkan, mencari benar salahnya, tetapi menjembatani terjadinya sebuah komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan, dapat diakomodir dan dikanalisasi,” ungkapnya.

Dengan semangat inilah, Jamkeswatch berupaya untuk mengatasi kompleksnya persoalan tersebut. Bukan hanya di Mojokerto, atau Jawa Timur, tetapi ini juga dilakukan secara nasional.

Menurut Ipang, persoalan jaminan kesehatan ini tidak selalu ada di Dinas Kesehatan, di rumah sakit, dan di BPJS Kesehatan, tetapi peran masyarakat juga sangat penting dalam memperbaiki jaminan social yang ada.

“Peran serta masyarakat dalam menyampaikan, dalam memberikan masukan juga harus didasari untuk memperbaiki jaminan social itu sendiri,” tukas Ipang.

Sementara itu, Direktur RSUD Jombang, Dr Pudji Umbaran, menanggapi audensi Jamkeswatch, tentang pelayanan BPJS, pihaknya menuturkan bahwa, pertemuan audensi ini merupakan proses klarifikasi, perihal munculnya keluhan-keluhan masyarakat atas pelayanan secara administrative BPJS kesehatan.

“Alhamdulillah, ada satu titik pemahaman yang bisa kita pahami bersama, yang kedepan harus ada perbaikan di masing-masing tupoksi,” kata Pudji.

Imbuh Pudji, kedepan pihak RSUD berharap pada BPJS agar bisa menjadi mitra yang serasi dengan RSUD, sebagai pihak yang memberikan layanan pada pasien dari BPJS. Karena jika menjadi sejoli yang serasi pasti komunikasinya berjalan dengan baik.

Hal ini bertujuan agar pada saat ada regulasi baru kita bisa sampaikan, dan kebijakan-kebijakan baru yang sudah dikeluarkan tapi kita tidak mengetahui, kita juga akan segera sampaikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasinya bisa kita selesaikan.

“Akibatnya pada saat pasien datang, tupoksi kita jelas, memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada. Ketika hal itu semua sudah terselesaikan kami harap pada proses klaim juga berjalan dengan baik,” terang Pudji.

“Artinya pada saat kita sudah melayani, baru kita ditegur karena proses situ salah. Dimana ternyata pasien kartunya mati, atau punya tunggakan. Nah hal itu kan kita tidak mengetahui, dan yang lebih tau kan pihak BPJS. Nah hal inilah yang harus tersampaikan di awal, dan jangan sampai miss yang berujung pada kerugian-kerugian,” tegas Pudji.

Bertempat di ruang pertemuan Soedjioto RSUD Kabupaten Jombang, pertemuan audensi antara pihak Jamkeswatch, beserta BPJS, maupun direktur RSUD dilakukan. Bahkan pertemuan itu, juga dihadiri oleh seluruh anggota Komisi D DPRD Jombang.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatulloh (Gus Sentot), mengapresiasi adanya audensi yang dilakukan oleh pihak Jamkeswatch, menginta memang di Jombang ini, banyak sekali persoalan atau keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan, tapi perlu kita ketahui bahwa RSUD Jombang ini mempunyai keterbatasan dalam menjalankan pelayanan.

“Memang kita akui ada banyak keterbatasan di RSUD, sedangkan kalau kita tarik kebelakang memang ada masalah peningkatan kepercayaan masyarakat pada RSUD,” kata Gus Sentot.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada RSUD Jombang ini, dikarenakan puskesmas-puskemas yang ada di setiap kecamatan, termasuk RSUD Ploso, belum melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga masyarakat lebih memilih RSUD sebagai rujukan ketika masyarakat sakit.

”Harapan saya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan-kecamatan. Tetapi selama itu belum dilakukan akhirnya yang terjadi seperti ini. Masyarakat lebih memilih RSUD Jombang, karena merasa pelayanannya bagus, dan menjadi rujukan rumah sakit lainnya yang ada di sekitar Jombang, ” papar Gus Sentot.

Hal inilah yang menjadi penumpukan pasien. Dan penumpukan pasien ini pasti berdampak pada pelayanan kesehatan pada masyarakat itu sendiri.

“Paling tidak kita lihat d parkiran sajalah. Itu kalau di hitung adari mana saja sudah tidak memenuhi syarat. Itu kalau lihat dari parkiran,” urai Gus Sentot.

Dengan adanya audensi ini, kita harapkan nantinya ada solusi sehingga ada perubahan pada RSUD. Karena ini merupakan sinergitas antara RSUD, BPJS, Komisi D dan Jamkeswatch.

“Harapan kami, masukan dalam arti laporan masyarakat, melalui Jamkeswatch ini, kami minta tolong pihak RSUD Jombang, segera mengakomodir dan menindak lanjuti, dan kita harapkan bisa bersinergi, dengan pihak-pihak lain untuk memberikan solusi,” tukasnya.(elo)