Pemkab Kendal Minta Desa Segera Bentuk BUMDes

diskusi Praktek Kelola Dana Desa oleh Sekda Kendal Moh Toha

KENDAL,  KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong pemerintah desa agar segera membentuk BUMDes. Desa jangan hanya mengandalkan bantuan dana desa dari Pemerintah Pusat. Karena, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang bantuan dana desa bisa dihentikan oleh Pemrintah Pusat.

‘’Dengan adanya BUMDes, Pemerintah desa bisa menghasilkan PAD untuk menjalankan perekonomian masyarakat desa. Selain itu Bumdes dapat menjadikan desa lebih mandiri, karena tidak menggantungkan dana desa,’’ jelasnya Yanuar Fatoni selaku Sekretaris Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kendal, Selasa (18/9).

Kegiatan yang digelar LSM Progres Jawa Tengah yang bekerja sama dengan pemerintah desa Bumiayu dengan tema ” Praktek Kelola Dana Desa yang digelar di aula Desa Bumiayu kecamatan Weleri.

Yanuar menjelaskan, dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Digulirkannya dana desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri. Dana desa bukan hanya dihabiskan untuk infrastruktur, tetapi bagaimana dana itu bisa diberdayakan, sehingga masyarakat menjadi mandiri.

‘’Kami mendorong desa agar bisa membentuk BUMDes yang bisa mendongkrak PAD desa. Hingga kemarin di Kabupaten Kendal sudah memiliki 158 BUMDes dari 266 desa,’’ katanya.

Sekda Kendal Moh Toha berharap desa bisa mendirikan BUMDes sendiri. Dengan adanya BUMDes dapat mendongkrak PAD desa jika dikelola dengan baik.

‘’BUMDes bisa menjadi antisipasi bila sewaktu-waktu dana desa tidak digulirkan lagi oleh pemerintah,’’tuturnya.

Kades Bumiayu, Moh Johan, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun pembuatan BUMDes sendiri.

‘’Saya berharap keberadaan BUMDes tersebut kelak bisa membantu peningkatan PAD desa, sehingga tidak tergantung dengan dana desa dari pemerintah pusat,’’ tuturnya. (Eko)