Kecewa Dengan Pengurus DPC, Dua Bacaleg PDIP Mengundurkan Diri dari DCS

Liaison officer (LO) dari PDIP saat menerima surat pernyataan pengunduran diri dua Bacaleg PDIP dari dapil 2 dan 3

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Merasa dipermainkan oleh pengurus internal partainya Anang, Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari PDIP Jombang, mengundurkan diri dari pencalonannya menjadi anggota DPRD Jombang, daerah pemilihan (Dapil) 2, Diwek-Jogoro-Sumobito.

Tindakan yang dilakukan Anang juga diikuti oleh anak perempuannya Lilla Fardillah yang memilih mengundurkan diri dari pencalonannya menjadi bacaleg PDIP, dapil 3, Mojoagung-Wonosalam-Mojowarno-Bareng.

Selain kecewa, Anang beserta Fadillah juga menilai pengurus partai melanggar aturan dari DPP PDIP, yakni SK A-25. Itulah yang menjadi alasan kuat pihaknya mengundurkan diri menjadi bacaleg PDIP.

“Saya sebagai ketua PAC dua periode, nyaleg juga sudah dua periode, dipartai juga sudah berpuluhan tahun. Saya merasa dipermainkan. Dan saya sangat kecewa sekali,” ujar Anang, yang juga ketua PAC PDIP Sumobito, pada sejumlah jurnalis, Rabu (19/9/2018).

Masih menurut penjelasan Anang, kalau mengacu pada SK A-25 dari DPP PDIP, pihaknya mendapat nomor urut satu di daftar caleg sementara (DCS). Sedangkan ia kini berada di nomor urut 4. Sedangkan anaknya berada di nomor urut 8.

“Yang mengganti saya, nomor urut dua, itu juga bukan pengurus DPC. Kalau nomor satu itu memang pengurus DPC dan posisinya guru kader, kalau nomor urut dua itu Cuma ketua BSPN. Makanya saya menyayangkan hal ini, dan saya ini dipartai sudah lama tapi dipermainkan,” urai Anang.

Saat ditanya mengenai pengunduran diri keduanya tersebut, diajukan pada siapa?. Anang beserta Fadillah, akan mengajukan hal itu ke internal partai. Dan kedatangannya ke KPU hanya sebatas kordinasi, serta memberikan informasi terkait pengunduran diri keduanya menjadi bacaleg PDIP.

Mekanismenya mengajukan ke partai dulu, besok pagi insyaallah pihak LO, akan menyampaikan ke KPU,” tukas Anang.

Dikonfirmasi secara terpisah mengenai adanya bacaleg dari PDIP, Iwan Setiawan, selaku LO dari partai besutan Megawati tersebut, mengatakan bahwa pengunduran diri bacaleg itu, mekanismenya melalui partai. Dan nantinya pihak partai melalui LO, akan menyampaikan surat tersebut ke KPU.

“Pada pertemuan itu tadi sudah ada titik temu, bahwa tahapan itu (red : pengunduran diri bacaleg) memang yang berhak mengajukan surat pengunduran diri dari rekan-rekan bacaleg pada KPU, tahapannya harus melalui partai, sehingga Insyaallah besok pagi-pagi sekali kami harus kirimkan berita acara, bahwa saudari Lilla dan saudara Anang mengundurkan diri, dari pencalegkannya di PDIP, ” terang Iwan.

Ditanya lebih lenjut mengenai dampak, mundurnya bacaleg perempuan dari DCS PDIP Jombang, apakah nantinya mempengaruhi keterwakilan perempuan di dapil 3. Iwan memaparkan bahwa hal itu pasti akan berpengaruh. Dan kemungkinan terburuknya PDIP Jombang akan kehilangan satu dapil, pada pemilu 2019 nantinya.

“Kalau sebelum DCT jadi masih bisa diganti kalau perempuan, kalau laki-laki tidak bisa. Tinggal sisa waktu ini, apakah nanti memungkinkan partai PDIP mengganti pengunduran diri dari saudara Lillah, kita lihat saja keputusan partai selanjutnya,” urai Iwan.

“Kalau kuota perempuan tidak terpenuhi, kemungkinan terburuknya harus ada caleg laki-laki yang dikurangi, karena sisa tinggal dua perempuan. Atau tidak yang mundur sama sekali ya otomatis, sesuai dengan PKPU ya pencalegkan di dapil tersebut menjadi tidak terpenuhi (red : kehilangan satu dapil),” pungkas Iwan.

Dikonfirmasi secara terpisah, M. Dja’far, komisioner KPU Jombang, membenarkan bahwa memang ada dua bacaleg dari PDIP yang mengundurkan diri, dan pihaknya menyerahkan seutuhnya persoalan tersebut ke partai dimana bacaleg tersebut berasal.

“Ya kita kembalikan ke partainya yang bersangkutan,” katanya.

Ditanya apakah pengunduran diri bacaleg dari PDIP ini nantinya akan mempengaruhi penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) oleh KPU, Dja’far menjelaskan bahwa hal itu masih di bahas di internal partai, sedangkan KPU mempunyai tahapan sendiri. Dan mengenai dampak itu pihak KPU belum bisa memastikan.

“Kita kan belum lihat kan mekanismenya masih di partai. Kami tetap, mekanisme tetap jalan, pengaruh atau tidak kita belum bisa memutuskan karena kita belum pleno untuk itu (red : penetapan DCT),” tukas Dja’far.(elo)