Tak Trima Digusur dengan Alasan Penegakan Perda, Puluhan PKL di Jombang Demo

sejumlah PKL saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, unjuk rasa di kantor DPRD Jombang. Aksi yang dilakukan PKL ini, merupakan buntut adanya larangan berjualan, di sejumlah wilayah , oleh Satpol PP Jombang.

Larangan dan razia aparatur penegak perda tersebut dilakukan sesuai dengan perda nomor 9 tahun 2010. Namun, PKL merasa bahwa penegak perda ini tidak fair. Dan terkesan hanya membatasi masyarakat kecil, yang sedang mencari nafkah.

“Kalau ngomong masalah keindahan, ketertiban, yang diatur dalam perda, maukah seluruh pemerintahan Kabupaten Jombang, untuk menerapkan perda secara menyeluruh semuanya,” ujar salah satu masa aksi Faizzudin, pada sejumlah jurnalis, Senin (24/9/2018).

Masih menurut penjelasan Faizzudin, PKL yang ada di Jombang ini merupakan warga Negara Indonesia, dan mempunyai hak yang sama, dengan masyarakat lainnya, termasuk hak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Kami menuntut agar cabut surat itu, dan tegakkan perda secara menyeluruh. Mintanya PKL dibebaskan untuk berjualan,” tukas Faizzudin.

Sementara itu, menanggapi tuntutan PKL, mengenai penggusuran dan larangan yang dilakukan Satpol PP, sebagai aparat penegak perda, anggota komisi A DPRD Jombang, Irwan Prakoso, meminta agar perda ini benar-benar ditegakkan. Dan penegakan perda ini tidak berjalan, sementara, hanya berdasarkan moment-moment tertentu.

“Pedagang harus steril, memang satu sisi itu kelihatan bagus, jalan-jalan keliatan bersih. Kalau kita memang betul-betul ingin menerapkan perda. Ya sudah kalau dilarang ya dilarang, jangan hanya pada waktu ada acara dilarang tapi setelah selesai acara, diperbolehkan kembali,” tegas Irwan.

Untuk mengatasi polemik itu, lanjut Irwan, jika memang digusur maka harus ada solusi, yakni berupa relokasi PKL pada wilayah-wilayah tertentu, yang strategis. “Saya yakin kok banyak posisi di Jombang ini untuk dijadikan tempat relokasi untuk PKL,” terang Irwan.

Saat disinggung mengenai adanya tebang pilih, dalam penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP Jombang, politisi asal PAN tersebut, sepakat untuk menegakkan perda tanpa pandang bulu.

“Jangan tebang pilih, sepakat saya dengan tebang pilih. Untuk diketahui di berberapa pasar modern atau swalayan di sini, apakah ijinnya lengkap semua itu? Coba di cek itu dinas perizinan maupun di satpol PP. Kalau memang mau menggusur ya digusur semuanya. Jangan satu sisi boleh, satu sisi gak boleh,” tukas Irwan. (elo)