Fadli Zon: Persoalan Juklak Juknis Dana Stimulan Lebih Baik Serahkan ke Pemprov dan Pemkab 

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dua (kiri) tengah lakuakan kunjungan di DPRD Lombok Utara

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Mendengar keluhan DPRD Lombok Utara dan masyarakat terkait juklak  juknis untuk dana stimulan terbilang ribet. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang membidangi politik dan keamanan ini, dalam kunjungannya siap suarakan keluhan tersebut ke pemerintah pusat.

“Juklak juknisnya itu jangan dibawa ke pusat, karena pusat hanya untuk  penanganan saja sebab mereka tidak tahu realitas di daerah,” ungkapnya, Senin, (1/10/2018).

Fadli menjelaskan, terkait persolan juklak juknis untuk dana stimulan. menurutnya, lebih baik diserahkan langsung ke Pemprov dan pemerintah kabupaten (Pemkab) yang terdampak untuk membuatnya.

Sebab, pemerintah daerahlah yang lebih tahu soal keadaan mereka. Tinggal Pemprov melakukan koordinasi dengan pemkab yang terdampak saja, supaya juklak juknisnya lebih realistis.

“Karena merekalah yang lebih tahu soal keadaan mereka seperti apa,” katanya.

Persoalan persyaratan yang terlalu birokratis diberikan kepada masyarakat, seperti membuktikan bukti sertifikat tanah dan lainnya sebagainya itu. Menurutnya hanya akan menambah masalah bagi masyarakat.

Sebab menurutnya, dalam situasi seperti ini, lapangan pekerjaan untuk masyarakatpun ikut terdampak. Karena itu dana stimulan Rp 50 juta itu akan lebih tepat penggunaannya jika diberikan langsung ke masyarakatnya. Jadi masyarakat bisa membangun rumahnya yang rusak dengan biaya Rp 45 juta dan  lebihnya itukan bisa dilakukan masyarakat untuk mencari penghidupan yang lain.

“Sudah berbusa mulut saya ngomong dengan pemerintah soal ini,” katanya.

Lanjutnya, terkait kegiatan International Monetary Fund (IMF) yang akan diadakan di Bali selama tiga hari tersebut, dengan memakan anggaran sampai 1 Triliun. Menurut Fadlin, Sebaiknya dialihkan untuk penanganan korban bencana gempa saja, baik itu di Lombok juga Palu dan Donggala.

Bahkan sejak awal dirinya juga sudah mengatakan, bencana Lombok ini seharusnya dinyatakan sebagai bencana nasional. Supaya penanganannya lebih mudah dan cepat. Namun pemerintah gengsi dengan alasan berdampak akan pariwisatanya.

“Itu enggak ada urusannya dengan pariwisata,” pungkasnya.

Tambahnya, sebab itu saat ini dirinya akan segera mendorong pemerintah pusat supaya Lombok dan Sumbawa juga Palu serta Donggala harus secara bersamaan ditetapkan sebagai bencana nasional. (Idam).