Nelayan Lamongan Ikuti Giat FGD Dukung Kebijakan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Indonesia

LAMONGAN, KANALINDONESIA.CON; Sebanyak lebih dari 60 nelayan Payang Cantrang dari Desa Brondong, Blimbing dan Paciran berkumpul di gedung PPDI Kecamatan Brondong mengikuti serangkaian acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka siap mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan Indonesia, Sabtu (6/10/2018).

Dalam kegiatan FGD hadir pula Direktur Pelabuhan Perikanan Tangkap Frizt, Balai Besar Penangkapan Ikan BPPI Semarang Usman, Dirjen Perikanan Tangkap Ir. Dr. David Hermawan MP selaku Dekan Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Muhammadiyah Malang, Balai Besar Ikan Besar Widodo, Kepala Pelabuhan Perikanan Brondong Dedi Sutisna, dan petugas Kepolisian Polres Lamongan.

Sambutan ketua panitia Nurwakhid menyampaikan, dalam pertemuan ini diharapkan dapat menemukan titik bentuk perumusan kesepakatan dalam mendukung kebijakan pemerintah bidang kelautan dan perikanan Indonesia.

“Semoga pada pertemuan ini bisa memberi solusi baik kepada masyarakat khususnya para nelayan agar sejahtera,” jelasnya.

Sementara dalam sambutan Pimpinan PPDI Pelabuhan Perikanan Baru Kecamatan Brondong Dedi Sutisna, pihaknya sudah berupaya kerja keras dalam memajukan pelabuhan perikanan diwilayah pantura Lamongan dengan melakukan bentuk pembangunan dan perluasan lahan.

“Segala bentuk macam upaya sudah dilakukan demi mensinergikan antar pihak PPDI, Instansi terkait, nelayan dan pelaku pasar,” katanya.

Selanjutnya dikatakan Direktur Pelabuhan Perikanan Tangkap Frizt, sudah sepatutnya pemerintah dan nelayan mengembalikan semua kekayaan laut dan samudra mengusir kapal nelayan asing keluar dari perairan Indonesia dengan tujuan kekayaan laut indonesia hanya bisa dinikmati oleh nelayan indonesia.

“Maka dari itu untuk mendukung tercapainya tujuan itu semua maka diambillah suatu bentuk Kebijakan dalam bidang tangkap perikanan laut dengan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak mengganggu komunitas ekosistem laut,” kata Frizt.

Dengan begitu penyampaian dari Dirjen Perikanan Tangkap Ir. Dr. DAVID HERMAWAN MP, Apabila dilihat dari jumlah hasil tangkap dalam setiap tahunnya tidak mengalami perubahan penurunan maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekosistem lingkungan laut tidak rusak.

Lalu, pada setiap tahunnya terdapat peningkatan ekonomi pada perputaran ekonomi dilingkup para nelayan maka diambil kesimpulan bahwa hasil tangkap ikan tidak mengalami penurunan, dan angka pendidikan bagi anak-anak dilingkup para nelayan dalam setiap tahun lebih bagus dan meningkat maka dinilai bahwa nelayan kedepan akan berkembang lebih maju.

Apabila hasil tangkap ikan sudah mengalami peningkatan kwalitas dimana hasil sudah bisa dilakukan Export Ikan ke luar negeri dan diberlakukan kebijakan pelarangan-pelarangab sama dengan memotong leher bangsa sendiri.

Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah, Perlunya pengkajian ulang mengenai peraturan pemerintah tentang Payang Cantrang. Perlu pengkajian secara komperhensif dan mendalam tentang pengaturan dan pengendalian penangkapan ikan. Jika urusan tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran itu.

Sehingga kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut bahwa Nelayan Payang Cantrang tetap tidak menghendaki Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan pelarangan alat tangkap Payang Cantran diberlakukan, serta meminta Pemerintahan Pusat dalam membuat suatu bentuk kebijakan agar lebih memihak pada masyarakat dengan cara melakukan bentuk riset secara ilmiah dan melakukan bentuk uji petik secara langsung dilapangan dengan memperhatikan segala bentuk aspek yang ada.

Apabila dilihat penyampaian hasil riset dari pihak Akademis menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah tersebut perlu dilakukan bentuk kaji ulang karena dinilai kurang tepat diterapkan pada Payang Cantrang.

Jurnalis : Omdik/ Ferry/ Bisri
Editor : Arso