Program WUB Tidak Siap, Dewan Minta Ditunda

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto.

TANJUNG,KANALINDONESIA.COM: Program 10 ribu Wira Usaha Baru (WUB) dan pembangunan fisik jembatan akan direalisasikan Pemda Lombok Utara di APBD Perubahan tahun 2018. Hal ini dinilai DPRD Lombok Utara terkesan dipaksakan. Ini mengingat waktu serta jumlah penerima program WUB sampai saat ini belum semua terverifikasi.

“Kita berikan pandangan kepada Pemda mengingat waktu yang sangat mepet dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan APBD,”ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, jadwal APBDP saat ini dinilainya molor. Sebab seharusnya paling lambat disahkan tiga bulan sebelum masa berakhir tahun anggaran. Meski begitu ia memahami karena adanya bencana sehingga tertunda di Pemkab maupun Pusat.

“Itu tidak menjadi masalah. Tetapi sampai saat ini, Oktober 2018 belum masuk yang sedianya sudah masuk di bahasan,” sambungnya.

Ia melanjutkan, hal yang menjadi pertanyaan yakni apakah program-program nantinya akan ideal dilaksanakan. Ia menilai hal itu tentu tidak akan ideal.

Untuk itu, dewan menyepakati untuk belanja langsung kaitannya dengan fisik, belanja modal yang sifatnya tender, seperti kegiatan pembangunan gedung maupun jembatan disepakati untuk di tunda. Termasuk program WUB yang rencananya akan direalisasikan Pemkab.

Ia mengatakan, di tataran eksekutif dan legislatif persoalan melanjutkan jembatan senilai Rp 3,1 miliar di Jeruk Manis Pemenang dan program WUB sebesar Rp 3 miliar bagi 1000 penerima masih dalam perdebatan.

Sedangkan Program WUB dalam pembahasan dengan inspektorat melalui dinas pendapatan (Dispenda) menyatakan, penerima WUB baru terverifikasi sampai saat ini tidak kurang dari 200 orang.

Dewan memandang program WUB itu bagus. Sebab pemulihan itu tidak hanya menyangkut kebutuhan melainkan menyangkut ekonomi juga. Namun, ia juga menilai hal tersebut tidak relevan disaat masyarakat lebih butuh makan.

“Kami berpandangan jika WUB itu tidak diberikan sekarang melainkan konsentrasi dahulu kepada bantuan kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak seperti kebutuhan makan dan hunian. Apalagi anggaran beras hanya sebesar Rp 1,7 miliar. Kalau di bagi semua kepada masyarakat maka tidak tercukupi,” jelasnya.

Untuk melanjutkan program itu, dewan menilai sebaiknya program WUB maupun kegiatan fisik pembangunan jembatan itu dialihkan. Salah satunya untuk fokus menganggarkan pembelian beras. Dengan begitu, akan sedikit membantu kebutuhan beras untuk masyarakat.

“Kita tidak menolak WUB itu tetapi tidak tepat untuk sekarang ini,” pungkasnya.

Ia menegaskan, program tersebut belum tepat saat ini karena dinilai fair. Saat ini masyarakat menjerit minta makan, tetapi Pemkab hanya memberikan modal usaha kepada 200 orang saja.

Ia mengatakan, dirinya akan setuju ketika diberikan bansos untuk makan. Apalagi jika Pemkab mampu berikan bansos untuk makan sebesar Rp 3 juta bukan untuk usaha. Sebab seperti yang diketahui saat ini jangankan usaha, untuk makan saja masyarakat masih susah.

Ardianto mengungkapkan, WUB pun baru dirasa sangat sulit berkembang saat ini. Namun untuk WUB yang sudah berjalan akan sangat mudah, karena tinggal melanjutkan saja.

“ Sebaiknya jangan kita memaksakan karena di samping verifikasi belum selesai waktunya belum tepat,” tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Lombok Utara H Zaenal Idrus mengaku enggan berkomentar terkait program WUB. Ia menyatakan hal tersebut menjadi kapasitas bupati untuk berbicara.

“Saya belum berani bicara biar nanti pak bupati yang bicara soal WUB itu,” katanya. (Idam)