APBDP 2018 Lombok Utara Difokuskan Untuk Huntara

Huntara yang sudah dibangun di Lombok Utara, beberapa waktu lalu.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan difokuskan pada penanganan bencana. Lebih khususnya untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Pasalnya, menimbang estimasi waktu yang sedikit maka sejumlah pengadaan dianggap menjadi opsi paling realistis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara Herianto mengatakan, meski pembahasan APBD Perubahan 2018 masih belum final, tetapi pihaknya optimis seluruh OPD yang ada dapat mengeksekusi tepat waktu.

“Karena setiap program yang diajukan di APBD Perubahan tetap konsepnya itu dalam rangka pemulihan. Misalnya huntara kita harus anggarkan itu, masa mau menunggu bantuan dari pemerintah terus kan gak enak,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Kamis (11/10/2018).

Ia mengatakan, estimasi waktu penggunaan anggaran tinggal kurang lebih 2.5 bulan saja, maka pihaknya berharap supaya masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah. Misalnya masyarakat sudah bisa membangun rancangan khusus huntara masing-masing. Sehingga ketika APBDP diketok, Pemkab tinggal mendistribusikan kekurangan tersebut.

“Rencananya kan masyarakat akan diberikan spandek, untuk program kembali ke rumah. Maka sekarang masyarakat buat rangkanya dulu,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dalam rapat-rapat yang telah digelar bersama pimpinan OPD di Lombok Utara, Herianto telah menyampaikan supaya dinas mampu mengambil langkah-langkah strategis. Hal ini dilakukan agar eksekusi anggaran yang diperkirakan mencapai puluhan milliar tersebut dapat terlaksana tepat waktu.

“Kan kita kejar-kejaran dengan waktu dan hujan, maka sudah disampaikan agar ambil langkah strategis,” katanya.

Bappeda sebagai leading sektor pengusulan program bukan tidak memberi kesempatan bagi dinas lain guna menjalankan program fisik. Tetapi, program fisik akan terlaksana pada saat APBD 2019 mendatang.

“Fisik tidak akan dikerjakan (sekarang) karena estimasi waktu tidak memungkinkan. Untuk jembatan akan prioritas kalau itu utama maka wajib dikerjakan inikan tambahan, dinas teknis bisa lakukan itu di murni 2019,” pungkasnya.(Idam)