Dinsos Klaim, Anggaran 1,7 M Belum Cukup Untuk Kebutuhan Beras Masyarakat

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Utara, Itradim saat di temui di tendanya.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Anggaran sebesar Rp 1,7 miliar diajukan di APBD-P untuk pembelian beras warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai sangat kurang. Hal ini jika mengacu pada aturan perhitungan Kementerian Sosial (Kemensos), jatah beras sebanyak 400 gram per jiwa untuk per hari.

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Utara, Itradim menuturkan, anggaran tersebut masih jauh dari kata cukup. Dana Rp 1,7 miliar tersebut hanya cukup untuk membeli beras sebanyak 170 ton.

“Namun tidak hanya dari anggaran itu saja, kebutuhan beras warga juga dialokasikan melalui dana reses dewan maupun lainnya juga,” ujarnya, saat ditemui di kantor, Jumat ( 12/10/2018).

Ia mengatakan, kebutuhan konsumsi masyarakat perhari mencapai hampir 100 ton perharinya. Jumlah itu didapatkan dari akumulasi jumlah penduduk KLU dikalikan 400 gram beras per harinya.

“Jika masyarakat hanya bergantung pada bantuan itu, maka dipastikan 170 ton itu hanya bisa cukup untuk dua hari saja,” sambungnya.

Namun jika didalam pembahasan APBD-P di dewan nanti disepakati ada penambahan dana khusus untuk beras, ia menilai hal tersebut akan sangat membantu. Pihaknya bisa menyalurkan beras dalam lebih banyak lagi.

Itradim mengungkapkan, pihaknya sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 4 miliar dalam APBD-P yang didalamnya termasuk untuk beras Rp 1,7 miliar. Anggaran beras di APBD-P ini berasal dari bantuan yang dikelola oleh pemerintah provinsi NTB sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan Rp 700 juta itu dari APBD Lombok Utara.

“Sedangkan sisanya Rp 2,3 miliar untuk pembelian sembako dan aspirasi dewan yang sebagian besarnya untuk pembelian beras juga,” Jelasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto meminta beberapa program untuk dialihkan pada pembelian beras. Ia mengatakan, masih adanya perdebatan di tingkat eksekutif dan legislatif terkait anggaran program tersebut. Seperti anggaran Wira Usaha Baru (WUB) sebesar Rp 3 miliar dan anggaran pembangunan jembatan sebesar Rp 3,1 miliar.

“Program kegiatan itu terkesan dipaksakan oleh Pemkab,” ujarnya.

Menurutnya, kedua program diyakini tidak bisa terealisasikan lantaran waktu yang tersisa di masa akhir tahun anggaran tinggal dua bulan saja. Disampingnya itu, program penerima WUB belum terverifikasi sepenuhnya. Sedangkan pembangunan fisik yang sudah ditender tidak mungkin bisa selesai hanya dalam waktu dua bulan saja.

“Pertimbangan itu kami mendorong Pemda khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menganggarkan pembelian beras lebih besar lagi. Karena saya yakin masyarakat hanya membutuhkan bagaimana supaya perut terisi saat ini,”pungkasnya (Idam)