Itradim Menilai, Jadup Untuk Korban Gempa Lombok Adalah Korban Kebijakan Pusat

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Utara, Itradim.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Utara, Itradim katakan bahwa masyarakat terdampak gempa Lombok Utara jadi korban kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dikatakannya karena uang jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan Kemensos belum terealisasi sampai saat ini.

“Makanya sebenarnya warga disini itu adalah korban dari kebijakan pusat sebenarnya,” Ungkapnya, Senin (15/10/2018).

Diakuinya, saat ini pemerintah pusat sedang meminta data rumah yang rusak berat sebagai acuannya. Namun persoalan sampai saat ini dirinya masih menunggu data hasil verifikasi oleh team Verifikasi, yang sampai saat ini belum selesai.

Tidak hanya itu, jumlah KK yang sudah terverifikasi dalam kategori  rumah yang rusak berat juga menjadi dasarnya. Hal ini supaya mempermudah menghitung jumlah jiwa perkepalanya disetiap KK.

“Dan memang itu dikhususkan untuk yang rusak berat saja, dan sedang di bicarakan dalam APBN perubahan sekarang untuk jadup itu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, memang untuk yang rusak sedang dan ringan tidak bisa menjadi atensi. Sebab hal tersebut merupakan kebijakan pusat. Sedangkan dari kebijakan pusat, hanya memperuntukan yang rusak berat saja.

Lanjutnya, memang kalau mengacu pada aturan Kemensos, bahwa yang berhak mendapatkan itu adalah  ” seseorang individu atau yang mengalami bencana,” jelasnya. Anggara itupun juga nanti, bisa dicairkan setalah masa transisi darurat itu selesai.

“Kita belum tahu data penerima itu berapa, karena belum selesai di verifikasi kan, karena kita inikan tidak memiliki kewenangan dalam verifikasi itu,” katanya.

Diakuinya, aturan untuk penerimanya memang seperti itu, belum lagi ada juga aturan dari Kementrian keuangan, “baru bisa diterima uangnya setelah mereka (masyarakat) sudah kembali dan tinggal dengan rumah hunian sementara”.

“Makanya, sebenarnya warga disini, Lombok Utara itu adalah korban dari kebijakan pusat sebenarnya,” katanya.

Menurutnya, janji jadup ini sudah lama, dan dibeberapa bulan setelah janji itu banyak laporan yang urgen, baik itu yang di dengar maupun yang langsung. Sementara kalau dianggarkan dari daerah tidak mungkin. Karena melihat kondisi keuangan daerah saat ini menipis.

Lanjutnya, bencana ini merupakan tanggung jawab pusat, karena bagaimanapun tanggap darurat kemarin itu merupakan status propinsi, tapi penanganannya dari pusat.

“Sehingga pusat juga ikut untuk bertanggung jawab,” pungkasnya

Tambahnya, terkait surat edaran untuk tidak menjajikan jadup tersebut. Hal itu di karena masih dalam pembahasan. Bahkan belum bisa dipastikan bisa lolos atau tidak. Kalaupun tidak lolos, itu bisa menjadi masalah baru. Karena Pemda sudah terlanjur menjajikannya.

“Apalagi sekarang tidak hanya di Lombok saja jadi perioritas, Palu, Jawa Timur dan lainya juga Sekarang sedang dalam bencana juga,” tutupnya. (Idam)