BPBD Dinilai Abaikan Penyederhanaan  Juklak-Juknis

FOTO// Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, (dua) kanan saat melakukan sidak di tenda BPBD Lombok Utara, Kamis (18/10/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, menilai persolan penyederhanaan administrasi di juklak-juknis untuk korban gempa, yang katanya sudah disederhanakan dari 17 lembar menjadi satu lembar oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, pasca kunjungannya ke pusat di nilai bagus. Namun hal itu tidak diindahkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), khusunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU.

“Tapi terkait surat penyederhanaan itu, yang menyangkut administrasi di abaikan, jadi BPBD mengabaikan kebijakan itu,” ungkapnya Kamis (18/10/2018).

Ardianto menjelaskan, sesuai hasil pertemuanya bersama Sekertaris BPBD, Evi Winarni di tenda penyaluran bantuan, dijelaskan bahwa kebijakan mempermudah administrasi untuk penerima bantuan stimulan ini diabaikan BPBD. Alasan sekertaris BPBD inipun katanya, dikarenakan kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.

Sebab itu menurut Ardianto, tetap diberlakukan juklak-juknis yang lama itu, tidak ada yang berubah, baik itu dari segi administrasi maupun kelompok juga tekhnisnya. Kemudian persolan tekhnis administrasi juga menyangkut banyak persolan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)nya.

“Itu tetap berjalan sesuai dengan juklak yang lama. Jadi tidak ada penyederhanaan- penyederhanaan itu,” tegasnya.

Lanjutnya, mereka (BPBD) dinilai telah mengabaikan tentang penyederhanaan itu. Namun persoalan Kelompok Masyarakat (Pokmas) tetap seperti biasa. Dijelaskannya, bahwa di pokmas kalau sudah ada kesepakatan tentang rumah apa yang akan di bangun, tinggal mereka memilih, rumah Risha sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan akan disesuaikan nominalnya.

Namun, jika pokmas  menginginkan rumah konvensional, nanti prosesnya pencairannya  tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi pokmas hanya akan menunjukan toko tempat mereka belanja kebutuhannya dan akan dibayarkan langsung disitu oleh pemerintah sesuai dengan instruksi awal.

“Jadi pas keluar uangnya itu tidak ada artinya,” jelasnya

Lanjutnya, Intinya tidak ada perubahan, mereka tetap menggunakan juklak-juknis yang lama, sebab itu dirinya menegaskan, karena persoalan ini semua sudah diketahui. Adrianto berharap pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Bupati, H Najmul Akhyar, harus membicarakan persoalan ini kepusat, suapaya dipermudah sesuai penjelasan gubernur dari awal dia menjabat.

Termasuk merubah sumber keuangan juga, supaya bisa di kelola oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah hanya memberikan juklak-juknisnya dan mengawasi pembangunan rumah masyarakat sesuai standarisasi yang di tentukan. Namun diakuinya, ini bukan kewenangan pemda, sebab itu dirinya  mengajak pemda untuk bekerjasama dalam persolan ini. Untuk sama-sama  menjelaskan kepusat kaitannya persoalan ini.

“Jadi saya menilai mereka ini masih berjalan ditempat saja tidak ada kemajuan,” Imbuhnya.

Sebab, saat ini masih banyak perdebatan terkait juklak- juknis ini. Mulai dari  persoalan sistem maupun persolan masyarakat yang  menolak dan menerima rumah Risha ini, juga yang menginginkan rumah konvensional.

Sebab itu, Ardianto berpendapat bahwa proses ini akan lama. Sehingga ia berharap adanya komitmen dari daerah untuk menjelaskan persoalan ini ke pusat. Karena apapun resikonya yang terpenting sudah dibicarakan ke pusat.

“Tinggal kita kasih lihat poin-poin juklak-juknis itu yang harus diubah, karena hanya itulah satu-satunya cara,” pungkasnya

Tambahnya, Karena hal inilah yang perlu dilakukan, karena kalau tidak, akan tetap seperti ini. Sebab menurutnya, perdebatan yang terjadi sehari-hari tidak akan merubah persoalan ini, sebab  sistemnya akan tetap berjalan.(Idam)