Pemkab Trenggalek Gandeng Kejari Edukasi Pejabat Pengadaan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA COM: Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, sengaja menghadirkan beberapa pejabat senior dan pejabat yang berkompeten di lingkup Pemkab yang dipimpinnya dalam sosialisasi mencegah terjadinya kerugian negara dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan bersama Kejaksaan Negeri Trenggalek, Selasa (30/10/2018) bertempat di Gedung Bhawarasa Trenggalek.

Dihadirkannya beberapa pejabat senior dan berkompeten dalam kegiatan ini, karena Bupati Trenggalek menganggap kegiatan ini sangat penting, dengan harapan jajarannya dapat paham dan mengerti hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kenapa edukasi buat saya penting sekali, karena hal ini bukan main-main. Sebagai pimpinan saya sangat prihatin klau tim saya ada yang terjerat masalah,” terang Emil Dardak.

Bupati Trenggalek ini sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam upaya pencegahan tindak pidana kurupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

“Kejaksaan sudah membuka diri, tentunya kita perlu menyambut baik langkah ini,” terang bapak dua anak ini.

Diterangkannya, pihaknya telah banyak membebani Kejaksaan, dengan banyaknya permohonan pendampingan melalui TP4D, baik dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, pembebasan tanah maupun beberapa kegiatan lainnya, dimana hal itu untuk menjaga kualitas hasil dari pekerjaan yang menyedot APBD maupun APBN.

“Tentunya komitmen baik ini, perlu kita sambut dengan baik dengan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” tegas Bupati Trenggalek.

Kajari Trenggalek, Lulus Mustofa, SH., MH., menerangkan, pihaknya berkepentingan memberikan pemahaman aturan agar semuanya bisa berjalan lancar dan minim kendala.

“Kita harus saling memberikan informasi keterkaitan rel, aturan atau prosedur yang harus kita pahami dan jalankan. Dalam hal ini mengenai peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Ditambahkan olehnya, yang mendasari diadakannya sosialisasi ini lebih dikarenakan terjadi perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa hingga berkali-kali.

“Mulai Perpres 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah peraturan ini sudah berganti 14 kali,” ungkapnya.

Pergantian regulasi peraturan ini perlunya kita pahami dan laksanakan, karena bila tidak diindahkan dan dilaksanakan akan menjadi perbuatan yang melanggar hukum.

“Kalau tidak up date aturan maka bahaya ini,” terang pria asali Madiun ini.

Sekali menyimpang, lanjut Lulus, berarti ada tindakan melawan hukum. Kalau itu pelanggaran administrasi bisa dikoordinasikan dengan APIP.

“Sedangkan untuk kegiatan yang menyebabkan kerugian negara tentunya bisa dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.(ham)