PN Trenggalek Segera Tuntaskan Perkara yang Ditangani

Feri Anda , Humas PN Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Trenggalek, Jawa Timur bersiap menuntaskan perkara-perkara yang sedang ditanganinya kini. Mulai Januari hingga Oktober 2018 sebanyak 145  perkara telah diproses di lembaga peradilan tingkat kabupaten/kota ini.

Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimiliknya sehingga meraih penilaian A oleh Dirjen Mahkamah Agung (MA), kini PN Trenggalek telah melayani masyarakat dengan beberapa bidang yang dimohonkan warga. Seperti Bidang Pidana, Perdata, Hukum dan Pengaduan warga.

Feri Anda,Humas PN Trenggalek, mengatakan, sesuai dengan kelasnya, pihaknya hanya menyeleseikan perkara sebanyak kurang lebih 150 perkara saja. Bila dilirik dari tahun –tahun sebelumnya, pihaknya rata-rata menyeleseikan 140 an saja.

“Kita biasanya seleseikan perkara dalam setahun menyeleseikan 130 sampai 135 perkara,”ungkapnya, Jum’at, (15/11) di Trenggalek.

Kini, masih kata dia, pihaknya sampai Bulan Oktober 2018 ini telah menyelesikan sebanyak 145 perkara. Namun masih ada 12 perkara yang belum putus dan masih dalam proses peradilannya.

“Masih tersisa 12 perkara yang kini tengah kita sidangkan,”katanya.

Feri melanjutkan, rata-rata perhari perkara yang disidangkannya sebanyak 5 perkara saja.

“Hakim yang kita miliki hanya 5 orang dan mampu menyidangkan perkara sebanyak 5 saja,” lanjutnya.

Dari data sementara di penghujung akhir tahun ini, perkara yang bersifat gugatan biasa tengah masuk sebanyak 9. Dimana yang belum inkrah sebanyak 3 kasus. Gugatan Sederhana dari data PTSP ada sebanyak 12 yang masuk dan 1 perkara yang belum inkrah serta 145 perkara perorangan ada sebanyak 145 yang telah masuk di data, dimana perkara itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

“ Gugatan yang disampaikan ke PN ada gugatan yang bersifat biasa seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian maksimal Rp 200 Juta,” tandasnya.

Pihaknya berharap Trenggalek yang berkategori kota kecil itu, warganya mampu memahami aturan hukum yang berlaku. Hal ini agar warga tidak gampang terjerat kasus hukum yang akhirnya bermuara pada kesulitan warga.

“Maka itu kita juga berikan layanan yang maksimal kepada warga seperti permohonan sidang perubahan nama, perubahan kesalahan ejaan dan lainnya,” pungkasnya. (dik/ham)