Fahri Hamzah Menduga, Pemerintah Pusat Tidak Punya Uang Untuk Korban Gempa

POSE BERSAMA: Rombongan Wabup dan DPRD KLU juga Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) saat menghadap ke DPR RI. Kehadiran mereka disambut baik Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah diruangan kerjanya, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Setelah menghadap BNPB Pusat Rabu (14/11) lalu, Rombongan Wabup dan DPRD KLU juga Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) menghadap DPR RI. Kehadiran mereka disambut baik Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah diruangan kerjanya.

Fahri menegaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya sudah menyurakan ke pemerintah pusat untuk tidak menebar janji manis ke masyarakat terdamapak gempa Lombok. Karena menurutnya, saat ini korban gempa dibuat semakin susah dengan ribetnya aturan yang dibuat.

“Uang itu diberikan saja ke pemerintah daerah, kan disana ada bupati, biar bupatinya yang bertanggung jawab,” tegasnya dalam pertemuan tersebut, Kamis (15/11/2018).

Sebab, menurutnya, Bupati merupakan pihak yang mengeluarkan SK pencairan rekening, termasuk SK verifikasi kerusakan rumah. Sehingga proses pencairan tidak perlu berputar kesana kemari.

Fahri menduga, bahwa pemerintah pusat ini tidak punya uang. Karena itu masyarakat terus dibuat mutar dengan aturan yang begitu sulit. Kalau memang seperti itu tinggal diakui saja ke masyarakat.

“Jangan-jangan dia tidak punya uang makannya mutar-mutar terus, jangan seperti ini dong, kan kasihan masyarakatnya,” katanya.

Menurutnya, sudah hampir empat bulan uang bantuan stimulan ini belum cair ke masyarakatnya. Fahri menilai hal tersebut merupakan sebuah bentuk kegilaan. Ia menyayangkan hal ini terjadi. Sebab jangan sampai harus membuat masyarakat berteriak untuk memperjuangkan haknya sampai di pusat.

“Sakit ini pemerintah, jangan nyiksa orang seperti ini dong,” tegasnya.

Ia berjanji, akan menyuarakan lebih keras lagi ke pemerintah pusat terkait hal ini. Ia akan memanggil lembaga terkait untuk mempertanyakan dana stimulan tersebut. Karena dirinya khawatir jika uang untuk dana stimulan tersebut sebenarnya tidak ada.

“Saya lihat hasil verifikasi dan lainya sudah pada masuk, tapi ini kok masyarakat belum saja membangun rumah,” kesalnya.

Sementara itu, Wakil Bupati KLU Sarifudin mendukung penuh apa yang disampaikan Fahri Hamzah. Sebab saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti. Masyarakat ini sudah banyak mendapatkan rekening dan terbentuk pokmas.

“Kalau memang sudah ada, kan bisa saja buat contoh proyeknya seperti apa,” jelasnya.

Namun melihat kondisi seperti saat ini, tak heran jika banyak yang mempertanyakannya. Bahkan kunjungan ke DPR RI ini dilakukan sebagai bentuk untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di KLU.

“Saya sebagai wakil bupati sangat kecewa dengan keterlambatan anggaran ini,” tegasnya.

Ia terus mendukung Fahri Hamzah untuk menekan pemerintah pusat ini, supaya segera merealisasikan anggaran ini. Sebab diakuniya, Pemkab sudah letih didemo oleh masyarakat, juga dikatakan sebagai Pemerintah yang sudah berbohong ke masyarakatnya.

” Kami sudah capek dianggap berbohong terus oleh masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah Anggota Komisi III DPRD KLU, Nasrudin, mengapresiasi langkah ini. Juga terkait hasil poin kedua yang diperjuangkan AMPELU ke BNPB merupakan sesuatu trobosan yang sangat bagus.

Sepulang ini dirinya akan menindak lanjuti poin kedua itu, dengan melakukan pemanggilan stekholder terkait yang menangani masalah gempa ini.

“Bahwa uang 50 juta bisa dikelola langsung oleh masyarakat melalui Pokmas tanpa harus melalui pihak ketiga,” tegasnya.

Sekertaris AMPELU, Andi Yamsa, mengaku, hal ini akan menjadi catatan penting bagi AMPELU, untuk memperjuangkan hak masyarakat khususnya di Lombok Utara.

Tidak hanya ini, langkah selanjutnya dirinya bersama AMPELU akan terus berupaya untuk mencari kebenaran soal apa yang terjadi saat ini. Hal ini juga akan menjadi masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi saat ini.

“Tentunya akan membantu menagih janji presiden yang telah menyebutkan 50 juta itu,” tutupnya. (Idam)