Antisipasi Pemerintah dan BI Saat Nilai Rupiah Merosot

Shitta Firdausi Nuzullah

Oleh : Shitta Firdausi Nuzullah

*) Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang asal Lamongan.

Melemahnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk tetap waspada untuk menjaga Rupiah terhadap dolar Amerika (AS). Sejumlah langkah dilakukan agar Rupiah terhadan Dolar AS stabil hadapi tekanan internal dan eksternal.

Nilai tukar rupiah bahkan sempat sentuh level terendah di posisi 14.927 per dolar AS pada 5 September 2018. Bila melihat kurs tengah BI, rupiah merosot terjadi sejak Mei 2018. Rupiah pertama kali sentuh posisi kisaran 14.000 pada 9 Mei 2018 di posisi 14.074.

Anjloknya nilai tukar rupiah pada Senin sore disebabkan aksi jual di pasar saham tak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Sebelumnya, pelemahan mata uang dan perlambatan ekonomi juga dialami oleh negara-negara lain, akibat devaluasi mata uang Cina yuan dan rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pilihan pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi sangat terbatas. Melemahan rupiah, menurut sejumlah ekonom dan pemerintah didorong dari sejumlah faktor baik eksternal dan internal.

Pertama, ada kekhawatiran krisis keuangan yang terjadi di Argentina dan Turki menular ke negara berkembang yang alami defisit transaksi berjalan yang melebar. Salah satunya Indonesia.

Kedua, sentimen kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau the Federal Reserve (the Fed).

Ketiga, risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta negara lainnya. Sedangkan dari internal adalah Kebijakan transaksi berjalan ( total barang ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang & jasa ), Keluarnya sebagian akbar investasi portofolio asing dari indonesia yang menurunkan nilai tukar rupiah karena dalam proses ini investor asing menukar rupiah dengan mata uang primer dunia, seperti dolar AS untuk diputar dan di investasikan di negara lain dan Politik aturan negara terkait utang.

Melemahnya rupiah tidak hanya berdampak pada kenaikan harga komoditas impor saja, tetapi juga menurut utang luar negeri, lantaran utang luar negeri ditetapkan dengan mata uang asing & terdapat yg pada asuransikan (lindung nilai). Akibatnyakarena utang wajib  dibayar dengan nilai mata uang Alaihi Salam, sedangkan nilai tukar rupiah dipastikan melemah, maka besaran utang otomatis meningkat.

Indonesia hadapi masalah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). Tercatat defisit transaksi berjalan sudah mencapai tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Dan kinerja perdagangan yang kurang optimal.

Lalu apa langkah yang harus di lakukan Pemerintah dan BI?

Dari BI mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Dalam pandangan kami, yang dilakukan oleh BI sebagai regulator untuk policy moneter sudah on the track. Dan policy-policy BI itu sifatnya sudah premtive, artinya sebelum segala sesuatunya terjadi, BI sudah buat pagar-pagar atau rambu-rambu. Salah satunya menyesuaikan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate.

BI sudah naikkan suku bunga acuan 125 basis poin dalam tiga bulan. Suku bunga acuan BI kini di posisi 5,5 persen. Dan pembatasan valuta asing oleh individu yang underlaying transaction. Yang tadinya US$ 100 ribu per bulan per orang, diturunkan menjadi US$ 25 ribu.

Langkah lain yang dilakukan BI meningkatkan volume intervensi di pasar valuta asing (valas), membeli surat berharga negara di pasar sekunder, membuka lelang FX swap, transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying). dan membuka windows swap hedging.

BI juga senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI pun sudah intervensi di pasar surat berharga negara (SBN) dengan melakukan pembelian kembali mencapai Rp 11,9 triliun. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat dengan DPR.

OJK pun mulai intensifkan pengawasan penggunaan valas di seluruh industri jasa keuangan sebagai bagian monitoring secara reguler baik secara on site maupun off site supervisory terhadap seluruh kegiatan industri jasa keuangan, termasuk terkait transaksi valas. Terutama pengawasan yang ketat dan intensif untuk memastikan transaksi valas dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan underlying.

Sebelum adanya kebijakan ini, BI juga telah melakukan langka penajaman dengan melonggarkan kredit perumahan melalui kebijakan relaksasi loan to value (LTV). Hal ini dinilai mampu membatasi impor komponen yang tidak produktif, terutama pada sektor perumahan.

Langkah yang diambil pemerintah

Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah

Pengendalian likuiditas rupiah diperkuat dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan ReverseRepo SBN dengan tenor dua minggu. Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka (OPT) tersebut dimaksudkan buat mendorong penyerapan likuiditas sebagai akibatnya bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang.

Pergeseran likuiditas  ke tenor yg lebih panjang dibutuhkan bisa mengurangi resiko penggunaan likuiditas rupiah yang hiperbola pada aktivitas yg bisa menaikkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Dalam hal peningkatan investasi dan ekspor, pemerintah meluncurkan Online SingleSubmission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain OSS, pemerintah juga telah mengimplementasikan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel 20 persen atau B20 sejak 1 September 2018.

Terhadap upaya ini, pemerintah juga belum bisa menjanjikan dampaknya akan langsung terasa dan bisa langsung menguatkan nilai tukar rupiah. Upaya lain yang tak kalah penting adalah menggenjot devisa dari sektor pariwisata. Terhadap upaya ini, pemerintah telah membuat skema khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui keputusan Komite Pembiayaan pada Agustus 2018 lalu.

Melalui skema KUR khusus itu, pelaku UMKM yang bergerak di sektor pariwisata bisa mengajukan kredit dengan berbagai kemudahan dan bunga yang murah sehingga bisa mengembangkan industri pariwisata secara keseluruhan.

Jika semua upaya ini berjalan dengan baik, harapannya defisit transaksi berjalan bisa terkendali dan neraca perdagangan sampai akhir tahun dapat kembali surplus.

Pulihnya posisi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang terkendali menjadi faktor yang menguatkan nilai tukar rupiah dalam menghadapi gejolak perekonomian global, termasuk penguatan dollar AS.

“Kita antisipasi bersama. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang nanti akan kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita sudah memberikan garis, nanti masih ada yang di luar garis,”