Seluruh Komisi di Dewan Trenggalek Lakukan Harmonisasi Ranperda

TRENGGALEK, KANALINDONESIA. COM: Seluruh Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, melakukan Rapat harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Budaya Integritas bersama Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Minggu, (18/11) di Surabaya.

Masing-masing Ketua Komisi hadir, terkecuali Ketua Komisi I , Sukadji yang berhalangan dikarenakan sedang menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

Dari usulan ranperda yang bersifat inisiatif tersebut Komisi I mengusulkan Budaya Integritas, Komisi II mengenai Usaha Mikro, Komisi III tentang Standar Pendanaan Pendidikan dan Komisi IV mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

H Samsuri , anggota Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, yang menjadi juru bicara mengatakan permasalahan yang dipicu karena masih adanya semangat egoisme sektoral (departemental) dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil dari Organaisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris.

“Ini harus kita selaraskan , tidak menurut kepentingan masing-masing instansi,”ucapnya.

Masalaha berikutnya, wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili.

“Seringkali pejabat yang ditunjuk mewakili tidak paham materi , sehingga menghambat pembahasan,” tegasnya.

Untuk itu , pihaknya membahasnya berbarengan tentunya dengan standar baku yang terkadang masih juga menemukan kelemahan substansi hukumnya.

“Tenaga fungsional Perancang Peraturan Daerah (legislative drafter) masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu,” keluhnya.

Husni Taher Hamid, salah satu anggota Komisi I juga menegaskan , rancangan peraturan daerah yang diharmoniskan jangan baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili.

“Ini juga menjadi pelajaran kita nanti agar kita konsisten dalam melakukan pembahasan materi,”tegasnya.

Haris Nasiroedin, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Propvinsi Jatim mengatakan kerja sama antara DPRD Kabupaten Trenggalek dengan Kanwil Kemenkumham Jatim telah berlangsung selama beberapa tahun. Kerja sama yang telah dilakukan selama ini meliputi Penyusunan Naskah Akademik, Kajian Akademik, dan Pendampingan Pembahasan draft Perda.

“Kita sudah melakukan Mou dengan Pemkab Trenggalek agar produk hukum dari perda itu masuk dan nyambung,” katanya.

Menurutnya, Pemkab mendalami mekanisme dan prosedur pembentukan perundang-undangan dengan melibatkan para ahli di bidang perundang-undangan mampu memberikan gambaran maupun konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah secara jelas.

“Ini menjadi landasan filosofis yang fundamental dalam jalinan kerja sama di bidang pembentukan produk hukum daerah yang akurat ,”pungkasnya.(ham)