PUPR KLU Lakukan Sosialisasi Untuk Pelebaran Jalan

SOSIALISASI: Kadis PUPR KLU M Zaldy Rahardian (dua kanan) tengah melakukan sosialisasi pembebasan lahan pelebaran jalan nasional terhadap masyarakat terdampak, Kamis (29/11/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Pemkab Lombok Utara (KLU) melalui Dinas PUPR berencana melakukan pelebaran jalan sepanjang 1 kilometer lebih, mulai dari Desa Tanjung sampai Tanah Song Jenggala. Hal ini dilakukan pasca status jalan raya Tanjung ditingkatkan menjadi jalan nasional.

“Kita rencanakan tahun 2019 pembebasan lahan warga yang terkena pelebaran jalan sudah mulai dilakukan. Setelah sosialisasi akan dilanjutkan dengan pengumpulan bukti hak milik,”ujar Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahardian, ST usai menggelar sosialisasi, Kamis (29/11/2018).

Zaldy menjelaskan, saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada warga yang akan dibebaskan tanahnya untuk pelebaran jalan. Sebelumnya, sudah dilakukan sosialisasi juga untuk rencana pembebasan tanah dilokasi pusat pertokoan pasar lama Tanjung.

Pelebaran jalan ini akan dilakukan sekitar 10 meter dari batas tengah jalan(As jalan), baik itu disebelah kiri maupun kanannya. Juga panjang tanah masyarakat yang akan diambil tidak sepenuhnya 10 meter, tetapi hanya beberapa meter saja. Misalnya panjang jalan dari as jalan itu sudah 8 meter, jadi sisa 2 meter itu tanah warga yang akan diambil.

“Tidak langsung 10 meter itu kita ambil tanah warga,” jelasnya.

Ia melanjutkan, sosialisasi ini bagian dari tahapan rencana pelebaran jalan. Ada sekitar 111 orang di enam dusun yang terkena dampak dan harus dibayarkan lahannya.

Jumlah yang akan dibayarkan juga tergantung dari luasan lahan yang akan dibebaskan. Hitungannyapun akan kelihatan berapa jumlah dana yang akan dikeluarkan Pemda untuk pembebasan itu.

“Bisa juga dibuatkan dua jalan kalau pemerintah mau, dan tergantung ukuran jalannya,” sambungnya.

Diakuinya, anggaran yang akan dikucurkan untuk pembebasan lahan ini hampir sama dengan lokasi pembebasan lahan yang di pusat pertokoan Tanjung. Namun, tahap awal nanti akan disiapkan sekitar Rp 8 miliar.

Terkait respon masyarakat, Zaldi mengaku hampir semua masyarakat yang ada di lokasi setuju. Hanya saja masih ada seorang warga yakni Kepala Dusun (kadus) masih sungkan, mungkin dikarenakan diawal merasa tidak dilibatkan.

“Selain itu, warga juga pertnayakan soal tanaman atau bangunan yang ada atas tanah yang akan di ambil itu. Apakah akan dibayarkan juga atau tidak,”jelasnya.

Dijelaskannya lagi, bahwa bangunan atau tanaman yang ada diatas tanah akan ikut dihitung juga semasih memiliki harga, dan harganya juga akan disesuaikan dengan harga pasar. Namun selama ini warga berpikir untuk pembebasan lahan itu mengikuti harga NJOP.

“Saat ini pasti mereka sedang mengukur tanahnya dan sedang menunggu harga yang akan ditawarkan. Namun, untuk menunggu itu juga masih perlu tim pengawasannya,”imbuhnya.

Sementara itu, Eza salah seorang warga yang akan dibebaskan lahannya mengaku setuju dibebaskan apabila harga disesuaikan dengan harga pasar. Selain itu, selain tanah apakah bangunan dan tanaman dihitung juga atau tidak.

“Kita ingin meminta kejelasan saja. Persoalan rencana pelebaran jalan kami setuju saja,” Tutupnya. (Idam)