Dr Kurniawan Protes Penempatan, Ini Jawaban BKD-PSDM

TUNJUK: Kepala BKDPSDM M Najib menunjukkan SK Bupati terkait studi Dr Kurniawan 2013 lalu, Selasa (4/12/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Di media sosial (medsos) Facebook beredar status akun Kurniawan yang protes mengenai penempatan dirinya di BKD-PSDM KLU. Protes pemilik akun yang merupakan dokter spesialis bedah di KLU ini ditanggapi kepala BKD-PSDM KLU M Najib.

Akun Kurniawan tersebut menuliskan status, “Alhamdulillah dan terimakasih saya sebagai DOKTER SPESIALIS BEDAH telah di tempatkan di tempat yang baru yaitu di BKD-PSDM yang bukan keahlian dan tupoksi saya. Saya memohon maaf kepada masyarakat KLU karena saya tidak bisa lagi melayani dan memberikan pelayanan kesehatan selaku DOKTER SPESIALIS BEDAH satu-satunya di KLU”.

“Saya dapat laporan cerita tentang adanya pihak-pihak yang mengaploud di Facebook tentang dokter Kurniawan yang mengakui disitu bahwa dipindah tugaskan BKD-PSDM di Facebooknya,” ujar Najib, Selasa (4/12/2018).

Najib menjelaskan, permasalahan tersebut sudah dimulai sebelum ia bertugas di BKD-PSDM KLU. Meski begitu, ia sudah mengadakan diskusi bersama. Yakni antara dirinya, Kabag TU di rumah sakit umum dengan jajarannya membicarakan hal itu agar menemukan titik terang tentang dokter Kurniawan.

“Karena kami di BKD menangani pegawai, setelah Kami pelajari, ternyata dokter Kurniawan ini dia dulunya mendapatkan tugas belajar dari bupati Lombok Utara tahun 2013,” jelasnya.

Dr Kurniawan mendapatkan SK tugas belajar dengan nomor 29/9/164.A/2013, tentang pemberian ijin untuk tugas belajar program pendidikan dokter spesialis di Universitas Udayana. Di SK tugas belajar yang dikeluarkan bupati pada 2013 sudah jelas disebutkan, selama pendidikan bersangkutan dibebaskan kewajibannya setiap hari sebagai PNS.

Kemudian, selama pendidikan yang bersangkutan ditugaskan di kepegawaian daerah KLU. Sejak dia tugas belajar itu, maka ia ditugaskan sebagai Kabag Kepegawaian KLU. Setelah selesai wajib tugas belajarnya, maka yang bersangkutan wajib melakukan hal seperti yang di-SK-kan bupati.

“Seperti di surat ini, pertama fotokopi ijazah.Kedua transkrip nilai akhir yang sudah dilegalisir dan berikutnya adalah laporan tugas akhir thesisnya satu eksemplar dan ringkasan tugas akhir sebanyak 15 lembar. Itu yang jadi sebagai bukti telah menyelesaikan tugas belajar,” jelasnya.

Najib melanjutkan, apabila itu sudah diselesaikan, BKD-PSDM mengusulkan ke bupati untuk penugasan. Ia juga pernah mengkonfirmasi pada Kasubid Diklat bagian kepegawaian apakah yang bersangkutan sudah melaporkan sudah selesai belajar.

“Jawaban pak Datu bilang iya, dia pernah datang kesana menceritakan dirinya sudah selesai kuliah,” imbuhnya.

Ia berharap Dr Kurniawan segera melengkapi semua kewajiban kewajiban jika sudah menyelesaikan tugas belajarnya itu. Ditambah lagi dia harus menambahkan diri sebagai PNS dari bidang kesehatan Lombok Utara.

“Berarti dia pegawai kita dong, jadi merupakan kewajiban kita bagaimana kehadirannya dan lain sebagainya. Seharusnya ada di BKD PSDM,” katanya.

Bahkan Najib pertanyakan dasar dirinya dinyatakan bertugas di rumah sakit. Sebab ia mengkonfirmasi pada Kabag TU rumah sakit dan mengatakan yang bersangkutan dikontrak. Sebab pihak rumah sakit membutuhkan spesialis.

“Berarti tugasnya dirumah sakit itu tidak ada kaitannya dengan PNS itu,” tandasnya.

Najib menegaskan, dirinya akan menyurati yang bersangkutan. Tujuannya untuk mengingatkan kewajibannya kembali pasca menyelesaikan studinya.

“Kami bermaksud baik, tidak ada maksud untuk hal lain,” pungkasnya. (Idam)