Kasek dan Guru Madrasah Keluhkan Biaya Pelatihan ARD se-Sidoarjo

KANALINDONESIA.COM, Sidoarjo Pelatihan Aplikasi Rapor Digital (ARD) yang digelar Kementerian Agama RI dan diikuti Madrasah se-Kabupaten Sidoarjo, dikeluhkan para guru dan kepala sekolah (kasek) setempat. Hal ini disebabkan biaya pelatihan dibebankan kepada lembaga sekolah masing-masing.

Mengacu Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1594/DJ.I/DT.II.I/KS.00/10/2018 tentang Penggunaan Aplikasi Rapor Digital Madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menjadwalkan pelatihan ARD dan e-RKAM MI, pelaksanaan gelombang I digelar hari Jumat-Sabtu tanggal 7 dan 8 Desember 2018.

Untuk gelombang ke II hari Senin-Selasa tanggal 10 dan 11 Desember 2018. Acara pembukaannya dilaksanakan pukul 14.00 WIB dan bertempat di New Star Hotel Trawas, Mojokerto.

Dalam hal ini setiap sekolah mengirim dua perwakilan, yakni satu guru dan bagian administrasi komputer (admin) atau operator.

Sayangnya tidak semua sekolah menyetujui pelatihan ARD. Menurut salah seorang kepala sekolah dari MTs yang menolak namanya disebutkan, untuk mengirim perwakilan (guru dan operator) butuh biaya Rp 400 ribu perorang. Rinciannya Rp 300 ribu untuk biaya sosialisasi ARD dan e-RKAM, yang Rp 100 ribu untuk akomodasi ke lokasi pelaksanaan.

“Kemampuan lembaga sekolah berbeda-beda. Dengan uang sebesar Rp 800 ribu terasa berat. Memang sosialisasi ARD sangat perlu dan bermanfaat, tapi perlu juga dihitung pengeluarannya,” ujarnya, Rabu (5/12/2018).

Pihaknya juga mempertanyakan mengapa pelatihan harus digelar jauh dari Sidoarjo yang memang membutuhkan biaya besar. “Di sinilah kami keberatan. Mengapa pelatihan harus jauh di Trawas. Sedang kami harus mengirim dua orang,” imbuhnya.

Senada, guru salah satu madrasah juga mengeluhkan hal yang sama. “Intinya kami sepakat soal sosialisasi ARD, karena kami dituntut untuk paham cara mengisi rapor siswa melalui digital. Tapi kami keberatan jika biaya (pelatihan) dibebankan ke kami,” kata guru tersebut.

Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Sidoarjo Achmad Rofi’i menegaskan pihaknya hanya sebagai pelaksana seperti yang tertuang dalam aturan. Soal biaya dari masing-masing lembaga sekolah yang mengirim guru dan operator.

“Kami hanya pelaksana, dan tidak mengetahui soal itu (biaya untuk guru dan operator) yang dikirim mengikuti pelatihan ARD,” terangnya.ria