Jaksa Tolak Pledoi Henry Gunawan, Fakta-Fakta Penipuan Kongsi Pasar Turi Dibeber

Terdakwa Henry Gunawan saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Foto: Ria_kanalindonesia.com)
Terdakwa Henry Gunawan saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Foto: Ria_kanalindonesia.com)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Pembelaan yang diajukan terdakwa Henry J Gunawan dan tim penasehat hukumnya ditolak Kejari Surabaya melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwaidi. Hal itu dituangkan dalam
replik yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (5/12/2018).

Dalam replik yang dibacakan secara bergantian itu, dibeberkan sejumlah fakta penipuan dan penggelapan terdakwa Henry Gunawan pada para kongsi di pembangunan Pasar Turi.

Menurut jaksa, bantahan tim pembela terdakwa Henry yang menyebut PT Gala Bumi Perkasa (GBP) tidak pernah menerima aliran dana dari para kongsi (pelapor) tidak dapat dibuktikan. Pasalnya dalam isi notulen kesepakatan tanggal 23 Maret 2013 yakni akta nomor 15 dan akta nomor 18 telah dijelaskan dengan detil.

“Dalam akta nomor 15 disebutkan terdakwa sebagai pihak ke 1 sebagai terhutang. Sedangkan akta nomor 18 isinya menyebut ada aliran dana sebesar Rp 68 miliar ke PT GBP,” terang Jaksa Darwis.

Di mana unsur pidana penipuan dan penggelapan Henry Gunawan? Di sini jaksa membuktikan dalam notulen kesepakatan yang tertuang pada 13 September 2013, di mana tindakan terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) ke saksi Teguh Kinarto dan saksi Widjojono Nurhadi merupakan sebuah rangkaian kebohongan.

“Apabila sebelum tanda tangan tidak diberikan BG maka para saksi tidak mau tanda tangan. Hal ini juga menyatakan bahwa apabila sudah ada kalimat harus diaktakan terlebih dahulu di awal. Maka terdakwa tidak mungkin memberikan giro sebelum akta, tapi faktanya sudah diberikan dahulu,” sambungnya.

Dalam notulen kesepakatan 13 September 2013 tersebut juga dijelaskan terdakwa akan membayar Rp 120 miliar pada para kongsi. Pembayaran tersebut dalam bentuk tanah dan bangunan gudang 57 unit selambat-lambatnya 30 Maret 2015. Sisanya Rp 787 juta akan diberikan dalam bentuk giro dan menyatakan belum bisa dilaksanakan karena belum diaktakan.

Namun yang terungkap dalam fakta sidang, sebanyak 57 unit gudang sampai sekarang tidak terealisasi bangunannya. Hal itu sebagaimana disampaikan tiga saksi saat persidangan sebelumnya, yakni saksi Teguh Kinarto, Widjojono Nurhadi dan Irianto.

Jaksa Darwis menegaskan, pernyataan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan saat ini izin lokasi ada pada PT Benteng Tunggal yang direkturnya adalah saksi Teguh Kinarto, adalah tidak benar. Pasalnya, izin lokasi 57 unit gudang yang ada pada PT Benteng Tunggal tidak berada di Gedangan (beda lokasi). “Pernyataan penasehat hukum harus dikesampingkan,” tegas Jaksa Darwis.

Selain itu, jaksa meminta majelis hakim yang diketuai Anne Rusiana menyampingkan dalil penasehat hukum terdakwa yang mengaku telah melaporkan saksi Teguh Kinarto melakukan penggelapan dan telah di-SP3 oleh Bareskrim Polri.

“Dalil penasehat hukum yang menyatakan saksi Hong Hek Soei dan saksi Teguh Kinarto mendapatkan aliran dana sebesar Rp 28 miliar harus dikesampingkan,” imbuhnya.

Berdasarkan fakta fakta tersebut, giliran Jaksa Harwaidi, meminta majelis hakim pemeriksa menolak pledoi terdakwa Henry dan penasehat hukumnya dan mempertahankan segala sesuatu dalam surat tuntutannya.

“Serta menyatakan terdakwa Henry terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUH Pidana,” ungkap Jaksa Harwiadi di akhir replik.

Sementara di akhir persidangan, tim penasehat hukum terdakwa Henry mengajukan duplik. Sidang kemudian ditunda satu minggu.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Henry Gunawan dituntut 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Kejari Surabaya. Bos PT GBP ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan penjualan saham dan pembagian keuntungan proyek Pasar Turi senilai Rp 240 miliar pada para kongsinya yakni Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi.(ria)