Kementerian PPPA Gelar Sosialisasi Waspada TPPO

SOSIALISASI: Puluhan tokoh masyarkat dan tokoh agama di KLU mengikuti sosialisasi waspada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan terdampak bencana dari Kementerian PPPA, di Medana Bay Marina Kecamatan Tanjung, Kamis (6/12/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih eksis di Indonesia. Hal ini sangat rentan terjadi di daerah yang mengalami bencana. Mengantisipasi hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar sosialisasi terkait waspada TPPO pada tokoh masyarakat dan tokoh agama di KLU.

Kabid Pencegahan TPPO Deputi PHP Kementerian PPPA Dinno Ardiana menuturkan, sosialisasi sangat penting. Hal ini mengingat NTB, NTT dan sebagian besar pulau Jawa, merupakan daerah yang terindikasi menghasilkan korban TPPO dari sisi tenaga kerja.

“Makanya salah satunya kita fokuskan di NTB Ini, apalagi sekitar tahun 2017 mengenai Rabitah,” ujarnya, usai membuka kegiatan sosialisasi tersebut, Kamis (6/12/2018).

Dari kasus Rabitah tersebut, Dinno tidak hanya menemukan kasus TPPO, melainkan juga ada indikasi pertukaran organ tubuh. Sebab itu, pihaknya berupaya meminimalisir hal tersebut terjadi kembali di KLU. Terlebih lagi saat ini KLU dalam pascabencana yang riskan terjadinya tindak TPPO.

“Terlebih lagi kepala dinasnya sempat menyebutkan jika angka kemiskinan pascagempa diperkirakan meningkat tajam. Sebagian besar kejahatan perdagangan orang itu memanfaatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada,” jelasnya.

Modus yang digunakan rata-rata dengan menawarkan iming-iming dengan bermacam-macam tujuan. Dinno mengatakan, hal yang dikhawatirkan justru ketika ada oknum yang datang membawa uang tunai. Uang tersebut diberikan pada orang tua atau saudara yang ada di daerah bencana. Setelah itu oknum tersebut mengambil anak-anak atau perempuan untuk dipekerjakan di suatu tempat.

“Padahal untuk dieksploitasi. Ini yang kita khawatirkan,” sambungnya.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap semua desa yang ada di kecamatan bisa mewaspadai adanya TPPO. Jangan sampai para mafia masuk dan memanfaatkan situasi masyarakat yang terkena bencana. Hal ini akan sangat berbahaya nantinya.

“Iming- iming dengan kerja di luar misalnya seperti Bali, Jawa, hingga di luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum bencana saja, NTB, NTT dan di sebagian pulau Jawa itu sudah merupakan daerah sumber TPPO. Hal ini tentu akan semakin riskan setelah terjadi bencana. Hal ini karena sebagian besar perekonomian masyarakat belum pulih total.

“Hal ini yang harus kami nimimalisisr,” pungkasnya. (Idam)