Menuding JPU Dalam Duplik, Henry Gunawan Disebut Hanya Beralibi agar Lolos Dari Hukum

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Terdakwa penipuan dan penggelapan kasus kongsi Pasar Turi, Henry J Gunawan dalam duplik yang dibacakan tim pembelanya, kembali menuding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwiadi.

Tudingan itu dibacakan terdakwa yang diwakil tim pembelanya melalui duplik di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/12/2018).

Tudingan pertama, JPU dianggap telah salah memahami fakta aliran dana yang disetorkan pelapor PT Graha Nandi Sampoerna (GNS).

Tudingan kedua, dalam kasus kongsi Pasar Turi, bahwa yang punya hutang piutang adalah PT GNS dan peserta JO lain sebesar Rp 34 miliar.

Tudingan ketiga, Henry menyebut jaksa memelintir keterangan ahli pidana Prof Nur Basuki dengan membuat ilusi fakta, dari tidak ada menjadi ada.

JPU Harwiadi menjawab berbagai tudingan itu berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Begini katanya, dalam sidang sebelumnya sudah diungkapkan para saksi bahwa uang Rp 68 miliar dari PT GNS sudah diterima terdakwa. Fakta ini diperkuat oleh saksi ahli meringankan yang justru dihadirkan dari pihak terdakwa.

“Kita sudah mendengarkan keterangan saksi dari mereka (pihak Henry). Bahwa Rp 17 miliar adalah untuk saham PT GNS. Uang Rp 17 miliar adalah hutang Henry, dan sisanya Rp 34 miliar masuk ke rekening PT Gala Bumi Perkasa (GBP),” ujar Harwiadi usai persidangan.

Terkait tudingan PT GNS dan peserta JO lain punya hutang piutang sebesar Rp 34 miliar, ini jawaban Harwiadi.

“Saksi Asoei, Teguh Kinarto dan Widjijono Nurhadi berikut juga Totok Lusida dan Torino Junaedy semuanya mengaku tidak pernah ada pinjam meminjam,” kilahnya.

Sedangkan soal tudingan ketiga bawah jaksa memelintir keterangan ahli pidana Prof Nur Basuki,  Harwiadi malah balik menuding pihak Henry yang melakukan pelintiran.

“Justru mereka yang melintir dan berimajinasi. Keterangan Ahli hukum pidana Prof Nur Basuki telah jelas dipaparkan dalam BAP dan disampaikan dalam sidang. Kalau dianggap melintir, apa yang dipelintir. Mereka kan diberi kesempatan bertanya dan kenyataannya keterangan ahli tidak dibantahnya,” ungkapnya.

Harwiadi menambahkan, di kasus kongsi ini sangat tidak logis jika terdakwa mengaku mensyaratkan dibuat akte akte dahulu sebelum giro dicairkan. Tetapi terdakwa tetap memberikan sejumlah bilyet giro kepada para pelapor saat membuat notulen kesepakatan13 September 2013, lantas kemudian menggugat perdata pihak yang berhak karena mencairkan.

“Lagipula, dalam gugatan perdatanya dibuat seolah-olah bilyet giro yang diserahkan Henry telah dicairkan 2 giro oleh pelapor. Padahal kenyataannya BG tersebut tidak ada yang bisa dicairkan, dan sudah kita hadirkan juga di persidangan lengkap giro-giro itu, tidak ada giro yang dicairkan pelapor,” ujarnya.

Dalam gugatan perdata, lanjut Harwiadi, tidak ada penjelasan tentang gudang yang dijanjikan Henry pada para kongsinya sebagai janji keuntungan atas saham yang digelontorkan PT GNS ke PT GBP milik terdakwa.

“Itu tidak dimasukkan dalam gugatan perdata mereka sehingga kami tetap yakin unsur penipuan pada kasus ini akan terbukti,” sambungnya.

Terkait putusan perdata tersebut, Henry kemudian melakukan uji ke Mahkamah Agung terkait notulen kesepakatan 13 September 2013 yakni tentang adanya perbedaan isi tulisan tambahan dua paragraf yang dituding terdakwa tidak sesuai barang bukti notulen diajukan JPU. Namun hal ini kata Harwaidi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Semua saksi yang ikut serta menandatangani notulen itu tidak pernah mengakui tambahan tulisan yang dibuat terdakwa tersebut,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Harwaidi menilai sangat wajar jika terdakwa melakukan alibi untuk berkelit dari kesalahannya termasuk tidak pernah menerima keuntungan apa pun dari proyek Pasar Turi. Contoh kasus, saat Henry disidang melawan pedagang Pasar Turi. Pasalnya, dalam persidangan itu (melawan pedagang Pasar Turi), Henry mengelak menerima uang dari pedagang.

“Mengelak dan membuat alibi itu sudah biasa dilakukan Henry. Di kasus pedagang Pasar Turi, Henry mengelak tidak terima uang dan gugat perdata. Nyatanya Henry divonis bersalah karena sudah menerima uang dari penipuan kepada pedagang,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya  Henry Gunawan dituntut 3,6 tahun penjara oleh Kejari Surabaya. Bos PT Gala Bumi Perkasa ini dinyatakan bersalah melakukan penipuan penjualan saham dan pembagian keuntungan proyek Pasar Turi senilai Rp 240 miliar lebih pada para kongsinya yakni Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi.

Sidang penipuan dan penggelapan rencananya dilanjutkan tanggal 19 Desember mendatang dengan agenda pembacaan putusan.ria