Hotel Ditutup Pendemo, Menejemen Hotel Front One Sesalkan Sikap Pemkab Kalah Wewenang

PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM
Soal Penutupan Hotel Front One diduga tidak berijin yang dilakukan oleh massa Laskar Merah Putih (LMP) Pamekasan usai menggelar aksi demonstrasi di hotel setempat beberapa waktu lalu, rupanya membuat pihak menejemen hotel front one geram hingga harus angkat bicara. Kepada Sejumlah Awak Media, pihaknya mengaku sangat menyesalkan ketidakberdayaan Pihak Pemkab yang punya hukum daerah malah kalah wewenang kepada Anggota LMP yang bisa menutup paksa hotel.

Statement penyesalan pihak Menejemen Front One terhadap pihak Pemkab Pamekasan sebagai penguasa tunggal dan pemilik hukum daerah yang telah membiarkan Premanisme Menutup Hotel itu, dilontarkan oleh Bernatha Brondiva, Direktur Hotel Front One.

Bernatha Brondiva, melontarkan statement itu dengan tegas dan gamblang dihadapan para awak media dikegiatan konfrence press yang digelar oleh pihak Menejemen Hotel setempat pada kamis (13/12).

Statemen yang terkesan melecehkan kebijakan Pemkab setempat itu, berdurasi hanya sekian detik itu terlontarkan bersamaan dengan ketika salah seorang rekan kerjanya dijajaran Direksi itu membeberkan sejumlah berkas administrasi perijinan hotel yang sebelumnya telah dituding tidak ada dan tidak lengkap serta sudah kadaluarsa oleh pihak LMP.

“Kita sudah transparan dan tidak ada yang ditutup tutupi, cuman saya sangat menyesalkan yaaa, ini kan negara yang berbadan hukum, kabupaten yang kita cintai ini kan punya hukum daerah juga, harusnya kan kalau pihak yang berwenang itu dapat menutupnya, yang punnya wewenang bukan sembarang orang yang bisa menutupnya.. kalau itu kan namanya premanisme,” kata Brondiva, Direktur Hotel Front One dalan konfrensi perssnya dihadapan para awak media, kamis (13/12).

Dalam kesempatan Konfrence Pressnya, pihak menejement hotel front one juga tegas menepis segala tudingan miring massa Laskar Merah Putih Pamekasan. Menjawab tudingan miring itu pihaknya juga memberikan ruang dan waktu kepada awak media massa dan pihak terkait untuk melakukan survei ke lokasi secara langsung.

Menejemen Hotel Front One/ juga menegaskan, bahwa hotelnya yang berada disatu induk perusahaan Azana yang tersebar di 35 kota di Indonesia itu/ tidak akan mungkin mendirikan hotel tanpa memiliki izin lengkap// Sehingga/ adanya aksi demostrasi massa LMP yang telah dibiarkan ngotot untuk menutup hotel oleh pihak yang berwenang yakni Satpol PP/ sangat disesalkan pihak menejement hotel front one. (IFA/Nang).