Mobil Ambulans Milik PMI Pamekasan Sering Gonta-Ganti Plat Nomor

PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Satu Unit kendaraan mobil dinas jenis APV ambulance, milik Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diketahui sering gonta-ganti plat nomor mobil palsu.

Fenomena unik yang terkesan memang sengaja dibiarkan oleh pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu, nampaknya kini menjadi tanda tanya besar dikalangan publik.

Satu unit kendaraan mobil dinas jenis APV Ambulance, milik Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pamekasan yang diketahui sering gonta-ganti plat nomor mobil palsu itu, saat ini sering berada di Posko Ops Lilin 2018, yang terletak di area monumen Arek Lancor Pamekasan.

Sejak Hari Selasa 25 Desember 2018 kemarin, mobil ambulance milik PMI Pamekasan ini menggunakan plat nomor merah palsu, dengan Nopol M 519 AP. Padahal, nopol palsu yang dipakainya itu, merupakan Nopol milik minibus merk Toyota Kijang Innova JXW40, tahun 2010, warna hitam metalik, yang merupakan mobil dinas Sekretaris DPRD Pamekasan.

BACA: Soal Mobil Ambulance Berplat Palsu, Markas PMI Pamekasan Akui Keterpaksaan Kondisi

“Ia betul Pak, plat merah dengan nomor polisi M 519 AP itu, merupakan Nopol minibus merk Toyota Kijang Innova yang merupakan mobil dinas Kepala Sekretaris DPRD Pamekasan, Bapak Masrukin,” kata H. Monir, seorang staf DPRD Pamekasan, menegaskan saat dikonfirmasi via telepon selulernya. Selasa (25/12/2018)sore.

Sebagai staf DPRD Pamekasan, H. Monir, saat dikonfirmasi via ponsel selulernya oleh salah seorang awak media awalnya pun merasa kaget dan heran lantaran plat nomor itu bisa dipakai oleh mobil operasional OPD lainnya.

“Itu kenapa bisa yaa, nopol itu bisa dipakai di mobil ambulance milik PMI Pamekasan.. padahal mobil APV ambulance sebagai mobil inventaris milik PMI itu kan masih baru dan tidak akan mungkin sama persis angkanya,” tandasnya penuh tanya saat dihubungi via telepon seluler.

Atas temuan itu, dirinya selaku pihak DPRD Pamekasan meminta agar persoalan itu segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Pasalnya jika hal itu dibiarkan, maka juga akan merusak citra nama baik institusi DPRD Pamekasan serta aparat kepolisian selaku pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. (IFA/NANG).