Keputusan Paripurna RPJMD Aneh, Fraksi Hanura Enggan Berpendapat

Ketua Komisi I DPRD KLU, Fraksi Hanura, Ardianto.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Fraksi Hanura, Ardianto menilai ada keanehan dalam rapat paripurna tentang laporan pansus dan pendapat para fraksi terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Keanehan ini dikarenakan penetapan perda tersebut sudah disetujui, namun dengan direkomendasikan untuk dilakukan revisi.

“Artinya apa yang perlu direvisi lagi, barangnya sudah jadi. Jadi kalau memang sudah disetujui dan ditetapkankan artinya tidak perlu direvisi lagi,” ungkapnya, diruang kerjanya usai melakukan rapat paripurna, Rabu (27/12/2102).

Ia menjelaskan, didalam paripurna dirinya sudah memeberikan instruksi untuk ditunda rapat paripurnanya, supaya bisa dicek dan sinkronkan terlebih dahulu hasil laporan pansus. Karena laporan yang diberikan oleh tim pansus tidak ada substansinya.

Menurutnya, yang namanya laporan pansus itu harus mencerminkan apa yang sedang dibahas. Dan isi dari draft yang di serahkan Pemerintah itu seharus dibahas dan dijelaskan apa yang sudah dirubah. Setelah itu baru disampaikan pada rapat paripurna. Karena itu yang menjadi dasar fraksi untuk memberikan persetujuan terhadap penetapan perda tersebut.

“Kita usulkan pada pimpinan tadi supaya kita bisa cek dan sinkron kan apa yang dirubah dan disempurnakan,” katanya.

Namun hal tersebut tidak di indahkan oleh pimpinan, padahal katanya, saat itu pansus tidak melaporkan apa-apa. Lantas apa yang menjadi dasar fraksi untuk menyetujuinya. Sehingga paripurnanya diskors beberapa jam dan dilanjutkan dengan paripurna pendapat akhir.

Dari hasil pendapat akhir itu, ada 4 fraksi yang mengatakan setuju, yakni fraksi Golkar, Demokrat, PKN dan Merah Putih. Namun dirinya menilai ada keanehan dalam keputusan itu. Karena perda nya sudah ditetapkan tapi dengan cacatan untuk dilakukan revisi.

“Jadi bisa dilihat masih ada yang kurang dalam penatapan perda itu. Kalau memang sudah di tetapkan ngapain rekomendasikan untuk dilakukan revisi,” jelasnya.

Sebab itu, dalam hal ini fraksi Hanura tidak menyampaikan pendapat. Karena sesungguhnya Raperda tersebut dinilainya belum selesai jika mengacu kepada laporan pansus. Karena itu pihaknya lebih memilih tidak berpendapat.

Karena, tidak ada dasarnya untuk memberikan penolakan ataupun menerimanya, jika dilihat dari hasil laporan pansus. Sebab pansus hanya menyampaikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedangkan poinnya tidak disampaikan.

“Nah, cuman yang mereka ini bahas apa, yang disempurnakan itu apa, kaitannya dengan kebencanaan apa saja yang mereka masukan, kaitannya dengan kemiskinan juga apa,” tanya Ardianto.

Lanjutnya, di draft ada tertulis masalah pertumbuhan ekonomi. Tentu seharusnya dibahas tentang kondisi ekonomi juga saat ini seperti apa. Bahkan untuk penurunan kemiskinan saja tidak didibahas. Intinya tidak ada poin yang telah disampaikan.

Dirinya mengaku melihat sepintas isi draf tersebut, yang isinya target pemerintah untuk penurunan kemiskinan di 2018 itu adalah 0 persen kemudian di 2019 juga 0 persen. Artinya dalam dua tahun kedepannya Pemerintah tidak ada target untuk penurunan kemiskinan. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga perlu dibahas.

“Hanya 2020 itu aja baru ada targetnya yakni 0,5 persen. Dan di 2021 baru 1 persen,” imbuhnya.

Atas dasar inilah, fraksi Hanura dalam paripurna tersebut tidak berpendapat, karena sangat beresiko. Hanura tidak mau berspekulasi hanya untuk menjadi tukang setuju dan menolak. Karena sesuatu yang kita setujui itu harus jelas peruntukannya.

Sebab, jangan sampai perda yang sudah disahkan tersebut nantinya bermasalah dengan hukum. Karena setelah ditetapkan perda tersebut, tidak menuntut kemungkinan nantinya bisa saja merugikan masyarakat atau menguntungkan Pemerintah dan bahkan bisa juga sebaliknya. Karena itu, jangan sampai besok DPR yang dianggap bloon.

“Karena tidak mungkin Pemerintah yang akan disalahkan nanti, sebab ini adalah dalil pekerjaan DPR, dan Pemerintah itu sudah menyuguhkan data dan seharusnya data itu harus kita dibahas dan itulah mekanismenya,” pungkasnya (Idam).