Pemerintah Berhasil Bangun Pelayanan Publik Terintegrasi dan Turunkan Pungutan Liar Secara Signifikan

Pencegahan Kian Menonjol

Menurut Antasari Azhar, pencegahan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo sangat terasa. “Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi Pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

“Masyarakat bisa melihat, pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” kata Antasari.

Meningkatnya peran masyarakat, menurutnya juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi dalam pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Johan Budi mengungkapkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara. “Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada bulan Januari. Sekarang, pada bulan Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan. “Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” papar Johan.

Bagi Adnan Topan Husodo, yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring. “Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujar Adnan.

Ia mengusulkan, perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme stick and carrot. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kuncinya. “Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan.