Warga Keluhkan Kartu JKN-KIS Bermasalah, Dinkes KLU Pastikan Normal di Februari Mendatang

URUS REKOMENDASI: Salah seorang warga KLU tengah mengurus surat rekomendasi di Dinas Kesehatan KLU sebagai ganti kartu JKN-KIS yang tidak bisa digunakan di sejumlah rumah sakit di Kota Mataram, kemarin (7/1/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Sejumlah warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengeluhkan kartu JKN-KIS mereka yang tidak bisa digunakan disejumlah rumah sakit di Kota Mataram. Sebagai gantinya, mereka harus membuat surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dikes) KLU agar bisa berobat.

Menanggapi ini, Kepala Dikes KLU Khaerul Anwar menuturkan, kejadian tersebut merupakan hal lazim yang terjadi di KLU setiap akhir tahun. Sebab kontrak Pemda KLU bersama BPJS Kesehatan berakhir pada 31 Desember 2018 lalu. Namun. Pada komputer BPJS Kesehatan berakhirnya pada 25 Desember 2018.

“Itu yang bikin kita agak kacau juga. Artinya selama 6 hari dari tanggal 26-31 itu memang seolah-olah kartu BPJS nya itu tidak bisa di gunakan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, kemarin (7/1/2018).

Akibatnya, hal ini Pemda yang akan menanggung biaya untuk pengobatannya di rumah sakit. Sebenarnya 6 hari sisanya di Desember 2018 lalu seharusnya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Namun karena sudah seperti itu aturan di BPJS Kesehatan maka menjadi tanggungan Pemda KLU.

“Kami belum mensosialisasikan itu ke masyarakat. Kita di dinas juga kaget, ternyata ada sedikit persoalan di sistem komputer itu,” Jelasnya.

Dilanjutkannya, permasalahan ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Januari ini. Khaerul juga mengatakan, tidak semua kartu JKN-KIS masyarakat KLU bisa aktif. Dari 67 ribu peserta JKN-KIS, hanya 10 ribu peserta yang bisa digunakan pada Januari ini.

“Dan sisanya itu diper 1 Februari baru bisa digunakan, dan untuk mengantisipasi itu kita sudah membuka pelayanan untuk rekomendasi di belakang kantor,” jelasnya.

Khaerul mengaku, setiap harinya harus melayani hingga puluhan orang yang datang untuk meminta rekomendasi. Setelah mendapat surat rekomendasi, kartu mereka pasti bisa digunakan.

Disinggung mengenai apakah hal tersebut berkaitan dengan kendala anggaran, Khaerul mengenaskan hal tersebut tidak bermasalah dengan anggaran. Ia mengaku jika Pemda KLU sudah menyediakan dana untuk itu. Pemda KLU sudah menyediakan anggaran Rp 10 miliar untuk hal tersebut dan sisanya menunggu dari Pemprov.

“Kalau kabupaten sih sudah menyetor itu, cuman propinsi ini yang belum, Karena itulah kami katakan yang sisanya belum aktif itu akan aktif di awal Februari itu, Katanya.

Artinya MOU dengan BPJS Kesehatan sudah aktif. Seharusnya data tersebut sudah dirangkum sejak Desember sehingga bisa aktif saat Januari ini. Namun di provinsi, data baru dirangkum pada Januari ini sehingga akan aktif di Februari mendatang.

“Tetapi itu kita antisipasi makanya kita bisa gunakan rekomendasi sebagai pengganti sementara dari kartu BPJS itu, katanya.

Terkait permasalahan kartu JKN-KIS tersebut, Khaerul mengaku sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui puskesmas. Termasuk soal kuota yang ditanggung oleh Pemda KLU saat ini hanya sebesar 10 ribu jiwa.

Terpisah, Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram Lalu Suryatna menuturkan, banyak peserta JKN-KIS KLU yang di non-aktifkan. Hal tersebut dikarenakan anggaran Pemda untuk pembayaran iuran JKN-KIS di 2019 tidak ada. Anggaran yang ada sudah dialihkan untuk penanganan gempa di KLU.

Di Lombok Utara banyak peserta yang kartunya non-aktif, bukan hanya swasta tapi hingga kepala dusun pun pergi ke sana menanyakan itu, ungkapnya.

Suryatna mengatakan, KLU merupakan daerah yang UHC (Universal Health Covered) dengan cakupan kepesertaan sebanyak 67 ribu jiwa. Namun pascagempa lalu hanya 10 ribu peserta yang ditanggung Pemda KLU.

“Sepuluh ribu ini saya tidak tahu namanya siapa dan alamatnya dimana, karena yang lebih tahu itu adalah pemerintah daerah,” Katanya

BPJS Kesehatan dan Pemda KLU sudah pernah menegosiasikan untuk memperpanjang terkait hal tersebut beberapa waktu lalu. Pemda KLU beralasan tidak memiliki uang dan hanya mampu dengan 10 ribu saja. Artinya sebanyak 57 ribu peserta tidak bisa ditanggung dan harus dinon-aktifkan.

“Tetapi rupanya, pemerintah juga punya solusi untuk mengantisipasi yang 57 ribu itu dengan bansos. Tapi saya belum bisa memastikan itu, karena memang ranahnya di Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Pemda KLU sudah melakukan negosiasi dengan Pemprov NTB. Pemda meminta bantuan untuk mengcover sisa yang 57 ribu tadi. Namun mengenai realisasinya, Suryatna mengaku belum tahu karena datanya masih dalam proses.

“Kemungkinan yang tidak tercover dari 10 ribu itu bisa digunakan di bulan Februari mendatang, pungkasnya. (Idam)