Bapenda Optimalkan Penarikan Pajak dengan Laskar PBB

Kepala Bapenda KLU H Zulfadli.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di 2018 lalu berhasil mencapai target. Hanya saja capaian tersebut merupakan target perubahan pascagempa. Sebab itu tahun ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU kembali mengoptimalkan penarikan potensi PBB melalui Laskar PBB.

Kepala Bapenda KLU H Zulfadli menuturkan, PBB di KLU sudah mencapai target. Target yang harus dicapai saat itu sebesar Rp 3,5 miliar. Target ini diturunkan dari target awal sebesar Rp 10 miliar akibat gempa Agustus 2018 lalu.

“Jadi kalau PBB kami kemarin mencapai target kan, bahkan lebih,” ujarnya, kemarin (7/1/2018).

Penurunan target pada 2018 lalu disesuaikan karena melihat kondisi bangunan pascagempa. Hampir seluruh wilayah di KLU terdampak gempa. Ratusan ribu rumah mengalami rusak berat dan hancur. Hal ini membuat pihaknya susah melakukan penagihan.

“Target yang Rp 3,5 miliar bisa terlampaui karena memang mereka datang sendiri untuk membayar itu,” sambungnya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga turun langsung saat itu untuk bertemu para Wajib Pajak (WP). Bapenda menyampaikan sosialisasi terkait peraturan Undang-Undang (UU) yang tidak bisa membebaskan pajak.

“Karena namanya pajak bumi dan bangunan, tidak bisa dibebaskan dengan alasan bangunan itu hilang. Tapi ini dasarnya masih ada, sehingga kami tidak berani membebaskannya,” jelasnya.

Lanjutnya, sumber PBB KLU paling banyak berasal dari tiga Gili. Sebab itu, Bapenda meminta Disbudpar untuk segera melakukan penataan ulang kawasan tersebut. Sebab jika dibiarkan akan mempersulit proses pengumpulan PBB di kawasan tersebut.

“Apalagi saat ini dermaga sudah terbangun didalam Gili dan sudah ada lampu lampu yang terpasang,” katanya.

Menurut Zulfadli, setidaknya di 2019 ini meski tidak bisa mengikuti jejak Lombok Tengah, KLU memiliki gerakan sendiri. Seperti di Lombok Barat yang menata pariwisata Sekotong saat ini.

Meski saat ini KLU dalam masa recovery pascagempa, hal ini tidak menjadi alasan tidak dilakukan penarikan. Bapenda tetap melakukan penarikan sesuai aturan meskipun nantinya akan menjadi utang piutang pemerintah.

“Karena ini sudah kami sosialisasi ini semua ke beberapa orang juga sebagai bentuk komunikasi,” akunya.

Terkait penambahan target PBB tahun ini, Zulfadli mengaku akan tetap ditambah. Pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi untuk polanya. 2019 ini, target PBB di KLU kali ini sekitar Rp 7 miliar. Jumlah tersebut naik 50 persen dari target perubahan pascagempa 2018 lalu.

“Kami yakin di 2019 itu bisa tercapai dan tidak boleh pesimis,” tegasnya.

Diakuinya, hal ini memang cukup beresiko mengingat kondisi KLU pascagempa ini yang belum pulih. Namun penyuplai PBB paling besar adalah hotel dan restoran. Perusahaan pun juga tidak berani untuk tidak membayar pajak.

“Lahan-lahan yang kosong ini juga tetap membayar,” katanya.

Untuk mengejar target Rp 7 miliar tersebut akan dilakukan dengan mengerahkan Laskar PBB. Laskar PBB dibentuk pascagempa lalu untuk melakukan penagihan pajak.

Pengerahan Laskar PBB dilakukan karena peralatan mengalami kerusakan akibat gempa. Penagihan dilakukan Laskar PBB sambil memperbaiki alat yang rusak tersebut.

Laskar PBB ini digunakan untuk menagih semua jenis pajak di tiga zona. Zona pertama adalah tiga Gili itu. Sedangkan zona dua dan tiga di daratan, yakni Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, adalah zona dua sedangkan Kayangan dan Bayan adalah zona tiga.

“Dan Tiga Gili ini yang kita khususkan dengan laskar ini,” pungkasnya. (Idam)