Ardianto Apresiasi Objektivitas Pemda KLU

Ardianto

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: DPRD KLU mengapresiasi langkah Pemda KLU dalam mengatasi permasalahan internal pemerintahan. Pemda KLU dinilai lebih obyektif dan transparansi dalam menilai kinerja lingkup SKPD nya. Salah satunya seperti penilaian Bappeda KLU terhadap kinerja Dinas Kominfo KLU belum lama ini.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Adrianto SH mengatakan, kritikan tersebut merupakan keberanian yang sangat langka yang terjadi dilingkup Pemda KLU. Hal itu juga secara tidak langsung menggambarkan pemerintah sudah mulai menunjukan objektifitasnya dan keterbukaan dengan persoalan-persoalan di SKPD.

“Kenapa saya katakan sudah mulai terlihat objektifitas, karena seperti yang dilakukan kepala Bappeda untuk mengkritisi Kominfo itu merupakan keberanian langka,”ungkap Adrianto kepada wartawan, kemarin (8/1/2018).

Ia melanjutkan, menurutnya kritikan yang di lakukan kepala Bappeda tersebut merupakan tanda-tanda adanya objektifitas yang ada lingkup pemerintahan KLU. Dengan terjadinya kritikan itu, pihaknya berharap ini adalah pintu masuk untuk melakukan perbaikan.

“Jika tidak mau mengakui lingkup sendiri dan tidak mau mengkritik lingkup sendiri maka itu tidak ada niat baik untuk memperbaiki. Makanya saya bilang hal ini tidak hanya bisa di lakukan Bapedda saja, tapi seluruh lingkup pemerintah,” jelasnya.

Ia melanjutkan, niat kritik tersebut adalah untuk perbaikan. Politisi Hanura itu menegaskan bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan Kepala Bappeda tentang kinerja Kominfo. Menurutnya, banyak sekali kegiatan seperti pengadaan tanah untuk pembangunan tower, pengadaan running text yang tidak jelas yang belum bisa diselesaikan.

“Kominfo kan saat ini perannya sangat dibutuhkan untuk tahu link-link masyarakat dan dia juga harus tahu akun akun masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga meraka bisa mendapatkan informasi,” Jelasnya.

Tidak hanya Dinas Kominfo yang menjadi sorotan dewan, dinas lain seperti DLHPKP kata Adrianto juga harus diberikan keritikan karena menurutnya kinerja dan sebagian program yang dicanangkan LH banyak yang tidak tuntas.

“DLHPKP itu juga harus dikritik karena sebagian besar programnya tidak ada yang bisa berjalan kecuali dengan merubah-merubah dan merubahnya,” kata Ardianto.

Ia mencontohkan seperti program pembuangan puing tidak tuntas dan tidak selesai sampai sekarang. Selain itu juga maslah MCK 2017 jika tidak di paksakan untuk diubah pasti tidak akan selesai. Kemudian pengadaan sanitasi dan air bersih 2018 itu juga belum selesai.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya Kepala Bappeda KLU Heryanto menganggap kinerja Dinas Komunikasi dan İnformasi (Kominfo) KLU mati suri. Pasalnya, didalam menyajikan informasi publik kepada masyarakat dinas ini hampir tidak bergerak.

“Protokoler sebenarnya hanya meliput kegiatan -kegiatan pemerintah daerah, tapi karena disini Kominfo tidak bergerak ya Humas hanya mengesher setiap berita melalui humas pro padahal disini juga ada kiminfo yang tupoksinya menyebarkan informasi publik,”ungkapnya, Kamis (3/1/2018) lalu.

Menurutnya, agar lebih efektif dan evisien baik dari segi anggaran penyebaran informasi publik, lebih baik sekarang kedua instansi itu yakni Humas dan Kominfo supaya disatukan saja karena sekarang ini tidak jelas batasanya.

“Lebih baik digabung saja, kan sekarang ini ndak jelas batasnya. kalao memang bisa di backup secara eselon III ya tidak masalah jadi anggaran informasi publik yang ada di kominfo itu pindahin saja ke humas,”ujarnya.

Dikatakan Hery, selain penyebaran informasi publik, Kominfo juga mengurus blankspot di daerah-daerah di KLU tetapi apa, sampai sekarang masih banyak daerah yang masih kesulitan signal.

“Tower itu kan salah satu yang diurus Kominfo, tapi salah dua, salah tiga itu tidak dikerjakan, ya jadi salah semua. kan kita mau menuju smart city maka saran saya yang ngurusin blankspot ini juga sebaiknya dijadiin satu saja menjadi humas dan kominfo kan itu lebih evisisen. kan sekarang ini boros kita untuk oprasional suatu lembaga itu besar,”jelasnya.

Pihaknya mengaku sudah sering mengajukan dan mengusulkan untuk perubahan itu pada Kabag Organisasi, karena pihaknya sering melakukan analisa terhadap SKPD.

“Saya mengkeritisi karena niat saya baik, mungkin dengan cara ini membuat mereka bergerak,”pungkasnya. (Idam)