Dinilai Ganggu Estetika Kota, Satpol PP Jombang Lakukan Pendataan PK5

petugas Satpol PP saat melakukan pendataan pada PKL di Jalan Diponegoro

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang pada Senin (14/1/2019) melakukan penertiban dan pendataan terhadap sejumlah Penjual Kaki Lima (PK5) di sejumlah titik di, Jombang, Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena PK5 dinilai mengganggu estetika kota dan menyalahi aturan.

PK5 tersebut dengan sengaja berjualan disepanjang jalan protokol yang ada di Jalan Surodiningrat, Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Ahmad Dahlan, yang masuk dalam kawasan larangan (zona merah).

“Selain karena banyaknya masukan dari masyarakat terkait amburadulnya PK5, penertiban yang kami gelar ini sesuai dengan perintah Bupati yang akan dilakukan evaluasi  3 bulan, dalam rangka menuju Kabupaten Jombang yang berkarakter dan berdaya saing,” ujar Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Ali Arifin, pada sejumlah jurnalis, Senin (14/1/2019).

Masih menurut Ali, selain pihaknya melakukan monitoring untuk melakukan pendataan PK5 yang berjualan di kawasan tersebut, hal ini juga dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Bupati serta, menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

“Maka hari ini kami berupaya lakukan penataan diawali dengan pendataan dalam rangka kegiatan penertiban dan sosialisasi kepada PK5, tujuan dari pendataan ini adalah untuk pembaharuan database PK5, target kami dalam satu minggu  jika database sudah lengkap maka itu yang menjadi data awal kami untuk menata, namun untuk menata kita perlu melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda dan Dinas Perdagangan,” tutur Ali

Lanjut Ali Arifin, penertiban dan pendataan PK5 di beberapa titik di Kabupaten Jombang ini dilakukan secara persuasif guna mencari solusi bersama.

“Setelah semua para pedagang yang ada di kabupaten Jombang ini kami data maka nanti kami kumpulkan, kami undang semuanya ke kantor Satpol PP lalu kita lakukan dialog untuk mencari solusi, fungsi dialog secara persuasif tetap kita kedepankan untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, pihaknya mendapat informasi ada pedagang yang berjualan di kawasan yang dilarang (zona merah), maka dia pun turun ke lapangan, ternyata kenyataan di lapangan banyak sekali pedagang yang berjualan di kawasan tersebut dan harus direlokasi.

“Kami akan melakukan dialog secara persuasif terlebih dahulj, menurut saya memang harus  direlokasi, karena ini sudah nggak indah, harus ada relokasi yang layak untuk pedagang dengan catatan tidak jauh dari sini dan menguntungkan pedagang supaya tidak menimbulkan problem lagi,” ungkap Ali.

Sementara itu , dari hasil penertiban dan pendataan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jombang, sebanyak 216 PK5 yang dianggap berjualan di kawasan yang dilarang.

“Di Jalan Surodiningrat ada 99 PK5, lalu mulai dari Kantor Kejaksaan ke arah barat sampai dengan perempatan dan di Jalan Gubernur Suryo kami data ada 18 pedagang, sedangkan di Jalan Ahmad Dahlan tepatnya di depan masjid ada 34 PK5, lalu di Jalan Ahmad Dahlan tepatnya di perempatan ke utara sampai dengan RS Muhammadiyah ada 65 PK5, itu semua adalah data PK5 yang berjualan di siang hari, tapi pada malam hari inj tetap kita laksanakan pendataan,” pungkasnya. (BEN)