Master Plan Komplek Pembangunan Perkantoran Bupati KLU Belum Final

BAHAS MASTER PLAN: Wakil Bupati KLU Sarifudin (dua kanan) tengah menjelaskan terkait master plan komplek perkantoran Bupati KLU, di kantor Dinas PUPR KLU, kemarin (15/1/2019).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Master plan pembangunan komplek perkantoran Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibahas, kemarin (15/1/2019). Namun hal ini masih berbentuk draf dan belum final. Pemda KLU masih belum bisa menetapkan lokasi tepatnya. Pembahasan dengan sejumlah pihak pun kini masih dalam proses sehingga belum bisa dibangun tahun ini.

“Rencana pembangunan kantor pemerintahan di KLU ini memang sampai saat ini belum final karena pembahasannya saat ini masih dalam proses,” Ungkap Wakil Bupati KLU Sarifudin usai review master plan di Kantor Dinas PUPR KLU, kemarin (15/1/2019).

Sarif menuturkan, Pemda KLU harus berdiskusi dengan DPRD penyelenggara pemerintah sesuai dengan amanat UUD No 23. Selain itu juga harus melibatkan masyarakat dalam public hearing karena merupakan masa depan KLU.

“Diibaratkan membangun kantor pemerintahan itu bagaikan dengan, disitu ada gula di situ juga ada semut,” Imbuhnya.

Ia melanjutkan, untuk pembangunan komplek ada lima pilihan yang kemudian mengerucut hingga akhirnya dua opsi. Yakni di Tanjung dan Gangga. Tanjung dipilih sebagai tempat pembangunan kantor pemerintahan dengan pertimbangan tanah Pemda seluas 4 hektar lebih. Ditambah dengan pembebasan-pembebasan meskipun masih dalam tahapan sosialisasi.

“Sehingga ini juga akan jadi pertimbangan apakah alternatif pertama ini di lanjutkan atau tidak,” katanya.

Namun sudah ada surat keputusan Bupati KLU terkait pembangunan ibu kota Pemerintahan ini. Sarif menilai kebijakan pemerintah itu sebagai dasar untuk bekerja dan menyiapkan segala sesuatunya, Seperti penyiapan save land hingga mengundang konsultan.

“Dalam proses yang sedang berjalan ini terjadi hal yang membuat perubahan-perubahan saya rasa sah-sah saja,” tegasnya.

Ia mencontohkan seperti permasalahan relokasi sejumlah KK di Dusun Karang Jero. Pemda kesulitan melakukan relokasi karena adanya penolakan tanah dijadikan untuk perluasan komplek perkantoran bupati. Ada alternative lain yang ditawarkan, yakni tanah di salah satu SMP dekat kawasan tersebut.

“Apakah itu di tukar guling atau tidak saya rasa butuh pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan itu,” jelasnya.

Sarif mengungkapkan ada lima lokasi yang dipilih untuk pembangunan komplek. Namun hal tersebut masih dalam proses. Komplek tersebut dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan public. Sehingga konsep dan perencanaanya harus benar-benar matang.

“Harus melibatkan ahli vulkanologi, tata ruang bila perlu BMKG nanti pada saat pondasinya apakah lokasi itu merupakan jalur gempa atau tidak,” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda KLU, Herianto mengatakan, master plan yang direview kali ini masih berupa draf. Realisasinya tergantung akan input dari sumber daya dan sumber dana. Pengerucutan lokasi relokasi pun menggunakan pertimbangan dari segi efisiensi dan kemampuan anggaran.

“ Kalau di Lendang Bagian Kecamatan Gangga kita membutuhkan anggaran yang besar untuk pembebasan lahan, bisa -bisa anggaran pembangunan itu sama dengan pembebasan lahan,” jelasnya.

Pada akhirnya Pemda pun memenutuskan untuk memanfaatkan lahan yang sudah ada. Meskipun sudah disetujui DPRD dan masyarakat, namun tetap masih melihat anggaran. Sebab itu penganggarannya diusulkan melalui 4 tahapan. Sebab saat ini KLU masih membutuhkan anggaran untuk rehab rekon .

“Di tahap pertama itu diperkecil kisaran Rp 60 miliar –Rp 70 miliar, dengan pertimbangan dana hibah RR Rp 110 miliar bisa meringankan APBD kita,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR KLU Zaldy Rahardian mengatakan pihaknya hanya menangani terkait teknis. Hal tersebut agar pihaknya bisa lebih mudah menghitung kapan penyelesaian pembangunan. Namun saat ini masih ada political will yang berproses dengan legislative dan masyarakat.

“Kalau untuk keputusan itu pemerintah yang mengambil kebijakan. Kita berharap konsep ini semakin banyak maka semakin bagus,” pungkasnya. (Idam).