KPU Minta Parpol Beri Edukasi Baik ke Pemilih

RAKOR: Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono SIK menerangkan terkait tupoksi Polres Lombok Utara evaluasi pencalonan anggota DPRD 2019 di 51 Resort, Rabu (16/1/2019).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pencalonan anggota DPRD 2019. Bertempat di 51 Resort Kecamatan Pemenang acara tersebut dihadiri seluruh perwakilan Partai Politik (Parpol), Bawaslu KLU, dan juga Kapolres Lombok Utara.

Ketua KPU Lombok Utara Burhan Ekwanto menuturkan, evaluasi yang dilakukan untuk mengoreksi dan menerima masukan dari parpol. Terutama yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu legislative. Sehingga hal- hal masih kurang dapat perbaiki lagi ke depannya.

“Kemudian juga harapannya output dari kegiatan ini untuk membuat sebuah dokumen sebagai rekomendasi kami untuk disampaikan ke KPU RI,” ujarnya usai kegiatan rakor, kemarin (16/1/2019).

Dokumen yang dihasilkan dalam rakor tersebut akan menjadi data yang disimpan di kantor KPU KLU. Sehingga ketika ada pergantian anggota KPU atau ketua KPU nanti, data sudah tersedia. Anggota ataupun Ketua KPU yang selanjutnya mempunyai sejarah dan catatan apa yang pernah dilakukan KPU sebelumnya.

“Apa saja yang akan dilakukan oleh KPU di proses pencalonan yang akan datang,” sambungnya.

Seperti yang diketahui, periode KPU saat ini akan selesai sampai 20 Februari mendatang. Di hari terakhir pemungutan suara nanti pengurus baru mempunyai dokumen yang lengkap. Di 2019 ini sudah mulai proses untuk pemilihan bupati. Sehingga pencalonan hari ini akan dievaluasi, lalu pada saat pencalonan bupati bisa menjadi dokumentasi apa yang harus dilakukan.

Ia melanjutkan, rapat koordinasi kali ini pihaknya juga berharap agar partai politik tidak hanya berkampnye guna meraup suara saja. Namun partai diharapkan juga dapat mengedukasi masyarakat sebagai pemilih yang baik sebagaimana yang telah dilakukan pihak penyelenggaran dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

“KPU sebagai penyelenggara kita punya kewajiban pendidikan kepada pemilih. Parpol punya kepentingan politik, maka parpol juga ikut jangan hanya tarik simpati saja,” katanya.

KPU tidak hanya melakukan pendidikan terhadap masyarakat pemilih. Namun juga pendidikan pada parpol. Mereka harus memberikan pemahaman tentang cara memilih yang benar. Tidak hanya pada segi kuantitas saja, parpol juga mendapatkan empati pemilih. Dengan demikian harapan mewujudkan pemilu berintegritas bisa terealisasi dalam pesta demokrasi tahun 2019 ini.

“Kita berharap parpol memberikan pendidikan yang baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, posisi KPU saat ini memang tidak untuk mengawasi Parpol. Namun melihat kondisi di lapangan parpol harus lebih masif lagi dalam hal melakukan pendidikan politik yang benar pada masyarakat. Artinya, ketika menarik simpatik itu harus sesuai dengan aturan yang benar.

“Jangan hanya mengacu pada, bahwa dia hanya mendapatkan satu suara atau apa. Tapi kemudian pemilih yang integritas itu tidak tercapai,” pungkasnya (Idam).