DPRD Trenggalek Gelar Sidang Paripurna Bahas Pengunduran Bupati Emil

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menggelar sidang paripurna terkait pengunduran diri Bupati Emil Elestianto Dardak yang telah resmi menjabat Wakil Gubernur Jatim, periode 2019-2024 mendampingi Khofifah Indar Parawansa, pada Rabu, (13/2) di Istana Negara, Jakarta.

Sidang paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua H Lamuji.

Hadir juga Wakil Bupati Trenggalek H Moch Nur Arifin, puluhan orang anggota DPRD, dan Kepala OPD lingkup Pemkab Trenggalek.

H lamuji , Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang memimpin sidang paripurna saat itu mengatakan, sejak Rabu , (13/2), pukul 15.30 WIB, Bupati Emil Dardak resmi tidak lagi menjabat sebagai Bupati Trenggalek.

“Iya , Mas Emil resmi tidak lagi menjadi bupati Trenggalek , karena sudah dilantik sejak Rabu sore kemarin,”ucapnya, Kamis, (14/2), di Trenggalek.

Nah, sekarang ini jabatan itu menurutnya telah kosong, akan tetapi, sesuai aturan main maka tugas-tugas bupati dilaksanakan wakil bupati.

“Tidak kosong sebenarnya secara administratif pemerintahan dijalankan wakilnya karena yang bersangkutan telah undur diri,”lanjutnya.

Kini, masih keterangan Politisi asal Demokrat ini, pihaknya akan bekerja untuk menggodok usulan yang akan diforumkan melalui rapat di dewan sesuai tata tertib yang telah ditetapkan di institusinya.

“Nanti kita akan menggodok nama untuk diusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim mengenai nama yang akan menggantikan jabatan bupati,”terangnya.

Sesuai mekanisme, tidak menampik jika nantinya yang diusulkan pihaknya untuk menggantikan Bupati Emil Elestianto Dardak adalah wakilnya sekarang yakni H Moch Nur Arifin.

“Kita akan usulkan Wabup Moch Nur Arifin yang akan menggantikan mas Emil,”tegasnya.
Sedangkan , saat ditanya mengenai kapan dan waktunya pengusulan kepada Kemendagri, H Lamuji secara tegas dan tandas hal itu akan secepatnya dan bersifat segera.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa sesegera mungkin wabup kita usulkan kepada mendagri,”tandasnya.

Padahal menurutnya tidak ada batasan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang dalam proses pengusulan kekosongan jabatan bupati.

“Tidak ada aturan yang mengatur batasan pengusulan, tetapi dari kita selesei paripurna langsung nanti kita rapat lalu kita teruskan ke mendagri via gubernur,”imbuhnya.

Pihaknya mengaku hanya berharap tidak ada lagi kemacetan roda pemerintahan di Trenggalek agar program daerah bisa normal dan sesuai target.

“Kita ingin roda pemerintahan jalannya normal,”pungkasnya.(dik/ham)

WELAS ARSO