Langgar Aturan Kampanye, Dua Caleg Nasdem di Lamongan dilaporkan ke Bawaslu

LAMONGAN. KANALINDONESIA.COM; Dua Caleg Partai Nasdem di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dilaporkan warga ke Kantor Bawaslu setempat. Dengan membawa sejumlah bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan di tempat ibadah.

Dua orang Calon Legislatif (Caleg) dari Partai NasDem yang dilaporkan ke Bawaslu Lamongan tersebut, yakni satu Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur berinisial EW dan satu Caleg DPRD Kabupaten Lamongan berinisal M.

Pelaporan tersebut dilakukan oleh seorang warga bernama Syamsul Arif, setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dalam kegiatan rutin Muslimat se Kecamatan Babat pada Minggu (24/2/2019) kemarin.

Samsul Arif mengatakan, kedua caleg tersebut telah melakukan kampanye di salah satu tempat ibadah, hari Minggu lalu. “Keduanya mengajak untuk memilih dan mencoblos mereka,” kata Samsul, saat melaporkan di Kantor Bawaslu Lamongan, Kamis (28/2/2019).

Pada kajian awal itu nanti yang menentukan apakah syarat formil dan materiilnya terpenuhi atau tidak. Dilanjutkan  dengan menentukan kategori jenis pelanggarannya.

Berdasarkan laporan yang diterima, jika nanti pada pembuktian ada unsur pelanggaran, maka pasal yang dikenakan pasal 280 ayat 1 huruf H, tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan UU Pemilu pasal 521.

“Ya, kalau terbukti, maka sanksi yang dikenakan adalah penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta,” ungkapnya.

Saat ini, pihak Bawaslu Lamongan telah mengantongi sejumlah nama saksi dan barang bukti dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Caleg tersebut juga mengacungkan dua jari dihadapan para jamaah.

“Jadi pelapor atas nama Samsul Arif ini mengetahui bahwa kedua caleg ini menggelar kampanye, dengan dibuktikan beberapa lembar foto kegiatan mereka sebagai bukti pengaduan ke Bawaslu Lamongan,” jelas Amin Wahyudin.

Saksi dan barang bukti itu yang akan dijadikan pijakan untuk menentukan langkah proses hukum selanjutnya. Bawaslu akan panggil kedua caleg untuk dimintai keterangan

Sesuai aturan PKPU, Bawaslu mempunyai waktu 14 hari untuk memeriksa kedua caleg. Sejak hari pertama dilaporkannya ke Bawaslu Kabupaten.

“Kami mempunyai waktu 14 hari untuk mengklarifikasi pelaporan ini, dan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran itu,” tutur Amin Wahyudin.

Jurnalis :omdik/ferry

Editor : Arso