FPP Datangi Bawaslu Pertanyakan Pemanggilan Bupati Pamekasan Ikut Mengkampanyekan Capres-Cawapres 01 

PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Ketua Forum Pemuda Pademawu (FPP), sabtu pagi, 23 Maret 2019, mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten untuk mempertanyakan sikap Bawaslu yang akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang ikut serta mengkampanyekan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01.

Hairuddin, Ketua FPP Pamekasan, mengaku terpaksa mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten lantaran persoalan Bupati Pamekasan Badrut Taman, yang ikut mengkampanyekan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 di acara Istighosah Akbar yang dihadiri langsung oleh Cawapres Amin Ma’ruf di Stadion Pamellingan Pamekasan beberapa waktu lalu.

Pasalnya, isu central itu tengah buming diberbagai media sosial dan menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan oleh warga Netizen di media sosial Face Book. Hingga akhirnya, berimbas kepada maraknya kabar informasi bahwa Pihak Bawaslu Kabupaten akan melakukan pemanggilan kepada Bupati Pamekasan Badrut Taman. Namun, hingga saat ini juga pihak bawaslu Kabupaten masih belum ada tindakan yang jelas dari pihak bawaslu kabupaten.

“Keterpaksaan saya mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten ini bertujuan untuk mempertanyakan perihal rencananya yang akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati Pamekasan, karena hingga saat ini masih belum ada kejelasan yang pasti,” kata Hairuddin, Ketua FPP Pamekasan, sabtu (23/03/19).

Ironisnya, Kedatangan Bahrudin, Ketua FPP Pamekasan ke kantor Bawaslu yang ditemui oleh Hairul Anwar, selaku staf Bawaslu Kabupten di bagian Hukum dan Informasi itu tidak bisa memberikan keterangan resmi terkait persoalan itu.

Staf Bawaslu Kabupten di bagian Hukum dan Informasi itu, berdalih bahwa kapasitas dirinya sebagai staf bawaslu itu tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.

Mirisnya lagi, dirinya malah memberikan petunjuk kepada ketua FPP Pamekasan untuk berkirim surat ke Bawaslu Kabupaten dengan prihal mau melakukan audensi karena alasan yang mempunyai kewenangan bisa memberikan keterangan resmi itu saat ini sedang menjalankan tugas dinas diluar daerah.

“Mohon maaf mas, saya pribadi selaku sataf disini tidak mempunyi kapasitas untuk memberikan keterangan resmi terkait isu yang dipertanyakan jenengan, sedangkan yang memiliki kewenangan saat ini sedang ada tugas dinas diluar kantor. Saya sarankan, sebaiknya jennengan berkirim surat saja, dengan prihal ingin melakukan audensi terkait persoalan itu,” tegas Hairul Anwar, Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum dan Informasi kepada Ketua FPP Pamekasan.

Lantaran tak menuai hasil maksimal sesuai harapannya, Hairuddin Ketua FPP Pamekasan mengaku sangat kecewa terhadap pihak bawaslu kabupaten yang tidak bisa memberikan keterangan resni terkait persoalan tersebut. Namun, dirinya akan melaksanakan petunjuk saran dari staf bawaslu kabupaten bidang hukum dan informasi tersebut. (IFA/NANG).